Bertahun-tahun Sertifikat Tak Kunjung Jadi, Warga Adukan BPN Kabupaten Bogor ke Ombudsman

CIBINONG — Kisah perjuangan seorang janda tua berinisial LA untuk membuat sertifikat tanah, yang dimana dirinya hanya ingin mendapatkan hak atas tanah termasuk dalam Hal Asasi Manusia (HAM). Dari tahun 2012 hingga sekarang proses pembuatan sertifikat tanah di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bogor belum juga usai.

Diduga disepelekan, Kuasa Hukum janda tua berinisial LA melaporkan kinerja BPN kepada Ombudsman dan laporan tersebut diterima.

Kuasa Hukum janda tua berinisial LA, Donny Suchari, S.H. menerangkan, bahwa untuk membenahi suatu Birokrasi di Pemerintah harus dimulai dari diri sendiri atas dasar tersebutlah pelaporan atas dugaan Maladministrasi yang dilakukan oleh BPN dalam hal proses pensertifikatan yang tak kunjung usai dan terkatung-katung selama 8 (delapan) tahun lamanya atas hak sebidang tanah milik kliennya tersebut.

“Kami selaku Kuasa Hukum LA akan terus mengawal permasalahan ini sampai akhir dengan cara-cara sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang ataupun peraturan lain yang berlaku di Negara Indonesia salah satunya dengan melaporkan permasalahan ini kepada OMBUDSMAN RI,” ungkap Donny, melalui surat rilis, Selasa (10/11/2020).

lanjutnya, ia menjelaskan, saat dirinya melapor, pihak OMBUDSMAN RI merespon sangat baik dan mengatakan akan segera mempelajari berkas yang ada kemudian akan memanggil terlapor yang dalam hal ini adalah pihak dari BPN untuk dimintai keterangan.

“Kami percaya bahwa OMBUDSMAN RI adalah suatu lembaga yang bekerja secara Profesional, Akuntabel, dan Transparan sebagaimana tertuang dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2008 TENTANG OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA Pasal 4,” tegasnya.

Sementara itu, dari pihak BPN susah untuk dimintai keterangan mengenai kasus tersebut. Akhirnya, Kepala Urusan Badan Pertanahan Nasional, Meity angkat bicara.

“Punten…. bisa kirim foto tandaterima pendaftarannya,” jawab Meity saat dimintai konfirmasi melalui WhatsApp, (10/11/2020).

Namun sampai berita ini dipublish, pihak BPN yang diwakili Meity belum sama sekali menjelaskan mengenai keganjalan pengurusan sertifikat tanah seorang janda tua berinisial LA. (Sto/red)

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *