Pengamat : Diperlukannya Kejelasan Tentang Pengelolaan Kebudayaan, Antara Disdik, Disparbud atau Disbudpar

JAWA BARAT -tugasbangsanews.com­

Nonoman Jawa Barat yang juga Pemerhati Pendidikan dan Budaya, ASEP BUCHORI KURNIA, yang akrab disapa “AA.MAUNG” melalui satu wawancara khusus dengan Tim Media, memaparkan pandangannya, terkait hal Pendidikan dan Budaya. Sabtu 7/11/20.

“Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017, tentang Pemajuan Kebudayaan disahkan Pemerintah sebagai acuan legal-formal pertama, untuk mengelola kekayaan budaya di Indonesia” ungkapnya mengawali.

“Hal ini harus diperkuat agar tidak terjadi tumpang tindih atau sinkronisasi antara kebijakan Pemerintah pusat dan Daerah” papar dia.

“Sementara ini saya melihat di Daerah, baik di Kabupaten/Kota belum terjadinya kejelasan siapa yang lebih fokus lagi untuk memelihara Pengembangan Budaya lokal yang ada di daerah kita” papar Asep pula.

Lebih jauh dia menjelaskan,
“Dulu sempat dikelola oleh Dinas Pendidikan dengan nama P&K (Pendidikan dan Kebudayaan), nah sekarang ada di Disparbud/disbudpar” ungkapnya gambalng.

“Sementara ini ranah nya dari pusat sudah kembali lagi, bahwa Kebudayaan dibawah naungan Kementrian Pendidikan dan kebudayaan, dalam istilah sundanya mah “teu pacorok kokod jeung silih tuding (tidak tumpang tindih dan saling tuding” kelakar dia dalam aksen sundanya.

Asep melanjutkan
“ini sudah barang tentu harus sinkron dengan Pemerintah Daerah, apakah sekarang akan di urus oleh Dinas Pendidikan atau Dinas Pariwisata” kilah pertanyaan dia.

Sebagai jawaban untuk Peran Dinas Pariwisata itu sendiri Asep menilai bahwa, belum maksimal untuk menjaga, memelihara, dan mengembangkan, sementara ini hanya cenderung selalu lebih ke sebuah event atau pertunjukan, juga pengembangan sektor wisata.

Hal lain yang Asep ungkapkan,
“Sebagai contoh kecil kalau ditanya ada berapa sanggar, perguruan (Paguron), perkumpulan di Daerah? hal ini saja tentu akan bingung menjawabnya, karena minim nya data yang ada apalagi lebih jauh kalau ditanya mengenai sejarah dari masing-masing jenis kebudayaan yang ada disuatu wilayah, baik itu Tradisional, modern, atau kontemporer” jelas dia.

“Ini harusnya menjadi perhatian khusus Pemerintah, sehingga para pelaku seni tidak bingung mencari induknya yang lebih difokuskan lagi mengenai hal ini” saran dia.

“Sementara itu disisi lain, bahwa Budaya ini adalah merupakan suatu karakter dan ciri suatu Bangsa atau wilayah” ungkapnya.

Istilah “pemajuan kebudayaan” tidak muncul tiba-tiba. Istilah tersebut sudah digunakan para pendiri bangsa pada UUD 1945 dalam Pasal 32″ ungkapnya menambahkan.

Asep Menjelaskan, “Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia”, untuk menegaskan bahwa kebudayaan merupakan pilar kehidupan bangsa” jelas Asep.

“Saat terjadi perubahan UUD 1945, pada awal masa reformasi melalui proses amandemen, pemajuan kebudayaan tetap menjadi prioritas, bahkan makin ditegaskan. Pasal 32 UUD 1945” jelas Asep menguatkan.

“Bahkan dikembangkan menjadi, “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia, dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.” papar dia panjang lebar.

“Perlu ada sebuah terobosan atau pembenahan dari pemerintah daerah, tentang Badan yang mengelola itu atau bila mungkin membikin suatu Badan atau Lembaga yang mengurus hal itu” papar dia selanjutnya.

“Bisa juga, dikembalikan lagi ke Dinas Pendidikan, agar supaya lebih mudah dan bisa langsung juga diterapkan dalam sebuah pelajaran sekolah, sebagai bahan ajar Pelajaran Mulok agar Generasi selanjutnya tidak akan kehilangan sejarahnya” jelas dia.

“Karena hal ini sudah jelas-jelas di amanatkan oleh Undang – Undang” pungkas Asep mengakhiri paparannya.

Reporter : (Yudika)

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *