Merugikan Banyak Pihak Beredarnya Dokumen Palsu Surat Penunjukan Pelaksanaan Kegiatan Di Desa Warnasari

KAB. BANDUNG -tugasbangsanews.com

Terbitnya Dokumen Palsu Surat Penunjukan Pelaksanaan Kegiatan (SP2K), No 175/VII/2020, yang ditandatangani Pihak ke I A. SUGIANTO, Kades Warnasari Kec. Pangalengan Kab. Bandung, dan Pihak ke II oleh HEDI PERMANA a.n PT. SILA MUKTI KARYA, pada 29/7/2020, jelas hal ini sangat merugikan.

Dalam menelusuri kebenaran Surat SP2K tersebut, Tim Media menemui langsung Kepala Desa Warnasari (KIAA SUGIHARTO S.Ip) untuk Klarifikasi.

KIAA SUGIHARTO S.Ip. dalam Surat Pernyataan sebagai jawaban klarifikasi, dengan nyata dan tegas mengatakan secara resmi berstample Kepala Desa dan tandatangan langsung, pada 13 Oktober 2020.

“Dengan ini, saya tidak terima, dan akan mengadukan permasalahan ini mengenai pemalsuan Nama, Tanda Tangan, Cap/Stemple Desa” tegas Kades Warnasari dalam Surat Pernyataanya.

Selain itu, Kades Warnasari ini mengatakan bahwa, apa yang dilakukan Sdr. Hedi Permana ini dengan atas nama PT-nya sudah memalsukan data (dokumen) dan melanggar hukum.

Dipihak lain saat ditemui Tim Media, Konsultan sekaligus Pengusaha yang berdomisili di Kec. Cimaung, ASEP NURWANDI, mengungkapkan kekesalannya.

“Saya, atas terbitnya SP2K tersebut, telah mengeluarkan DP sebesar Rp 6 juta, ini jelas merugikan, maka itu saya (ASEP NURWANDI), menguasakan urusan ini kepada Pengacara kami, R. HERMAWANSYAH SH, untuk menguruskannya” ungkap dia.

Sementara itu, R HERMAWANSYAH SH, sebagai Kuasa Hukum pihak ASEP NURWANDI, saat diminta keterangannya terkait kasus SP2K ini, memaparkan analisa hukumnya.

“Menurut kacamata hukum, diduga telah terjadi penerbitan surat palsu berupa SP2K terkait di Desa Warnasari Kec. Pangalengan dan mempergunakan surat palsu, sehingga menimbulkan kerugian bagi klien kami” papar HERMAWANSYAH.

“Ini jelas adalah perbuatan pidana pemalsuan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 dan 266 KUHP, dan sebagai Kuasa Hukum pihak ASEP NURWANDI, saya akan melaporkannya kepihak berwajib, untuk diproses secara hukum” pungkasnya dengan tegas.

Reporter : *(Ydk/Krn & Tim Lipsus Biro TB Kab. Bandung*

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *