Dugaan Kejanggalan Proyek, Pejabat Disdik Terkesan Saling Lempar Kewenangan

CIBINONG — Menyikapi dugaan kejanggalan pada Pagu anggaran proyek rehabilitasi bangunan sekolah SDN Ciriung 02 senilai Rp. 1,165.500.000,- (Satu milyar seratus enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), awak media ini mencoba mengkonfirmasi ke pihak Dinas terkait.

Melalui Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, Atis Tardiana saat dikonfirmasi melalui pesan aplikasi WhatsAppnya, menjawab singkat saja dan mengarahkan agar media mengkonfirmasi hal tersebut langsung ke Kepala Bidang Pembinaan SD atau Kasie Sarpras.

“Langsung aja ke Bu Kabid SD dan kasie sarpras,” singkat Atis, Senin (26/10)

Keterangan: Gambar pekerjaan rehabilitasi Gedung SDN Ciriung 02 (photo/sto)

Berdasarkan arahan tersebut, awak media ini pun mencoba menghubungi Kabid yang bersangkutan. Namun saat dihubungi melalui kontak telepon selulernya Kabid Nurjanah sama sekali tidak merespon pesan/pertanyaan wartawan, yang dikirim via pesan WhatsAppnya atau mengangkat telepon dari wartawan.

Dan ketika disambangi di kantornya, Selasa, (03/11), setelah menunggu cukup lama, Kabid Nurjanah pun enggan diwawancarai, malahan melalui stafnya ia pun mengarahkan wartawan untuk konfirmasi langsung ke Kasie Sarpras.

Anehnya lagi, Kasie Sarpras pun tidak bersedia juga ditemui wartawan, dengan alasan sedang ada tamu (beberapa orang konsultan-red). Melalui petugas keamanan yang berjaga, sudah mencoba untuk menyampaikan maksud kedatangan awak media, namun setelah menunggu sekian lama tidak juga direspon.‎

Untuk diketahui sebagaimana diberitakan di media ini sebelumnya terkait anggaran rehabilitasi pada gedung SDN Ciriung 02 senilai Rp. 1.165Milyar diduga ada kejanggalan.

Pasalnya berdasarkan pantauan tim media ini di lokasi, item pengerjaannya tidak jelas dikarenakan belum ada gambar dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) nya pada proyek tersebut.

“Aneh bagaimana bisa proyek tender yang nilainya cukup fantastis tersebut dan sudah direncanakan, kok belum ada RAB dan gambarnya, sehingga item pada pekerjaannya tidak jelas. Lalu bagaimana masyarakat bisa turut mengawasi proyek anggaran pemerintah tersebut,” ucap salah satu warga yang minta identitasnya dirahasiakan.

Lanjutnya, ” terus darimana munculnya anggaran 1,165 milyar itu? Dinas harus bisa menjelaskan hal tersebut,” tegasnya.

berdasarkan keterangan Bambang selaku Kepala Sekolah SDN Ciriung 02, dirinya mengaku pada saat pengajuan melalui musrenbang di tingkat kelurahan dan kecamatan mengusulkan untuk rehab lantai keramik dan atap bangunan bertingkat tersebut yang bocor, karena banyak bagian plaponnya yang sudah mulai rusak. Pihak sekolah tidak tahu menahu terkait munculnya anggaran 1 milyar lebih itu,” tutur Bambang.

Saat ditanyakan apakah pihak pelaksana sudah menyerahkan RAB dan Gambar untuk pekerjaan rehab tersebut, Bambang mengaku belum ada.

“Informasinya RAB nya masih direvisi ulang, jadi sementara pekerjaan rehab bangunan ini kami menambahkan usulan-usulan baru, seperti pemindahan tangga, perbaikan toilet, pengecoran /dak pada teras bangunan,” jelas Bambang.

Keterangan : Ridwan Muhibi (Bibih) Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor (Photo/dokTB)

Terpisah  Wakil Ketua komisi IV dari Fraksi Partai Golongan Karya, Ridwan Muhibi yang salah satu tupoksinya mengawasi bidang pendidikan, saat dimintai tanggapannya mengatakan, “Seharusnya sebelum dilaksanakannya pengerjaan proyek itu, tentunya harus sudah ada gambar dan RAB nya, sehingga jelas item apa aja yang akan dikerjakan. Dalam kasus kejanggalan ini saya menduga ada kesalahan di dalam perencanaan proyek tersebut, dan ini harus dijelaskan oleh pihak dinas maupun konsultan perencananya.

“Terkait masukan dan informasi masyarakat tersebut, nanti akan kita coba klarifikasi kan ke pihak dinas terkait,” jelas Muhibi saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Selasa (03/11).

Ia juga menambahkan, seyogyanya pihak dinas pendidikan kabupaten bogor bisa terbuka dalam memberikan informasi yang dibutuhkan rekan-rekan media, jangan malah menghindar, ujarnya.

“Sampaikan saja apa yang mesti dijelaskan, jangan ada hal yang ditutupi, karena masyarakat berhak tahu,” tukasnya.

Hingga berita ini diturunkan, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, Entis Sutisna belum juga bisa dimintakan tanggapannya. (Sto/red)

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *