Heboh, Staf Kecamatan Kedondong Kampayekan Paslon No,01

 

Ket: Gambar oknum salah satu staf Kecamatan Kedondong yang diduga Kampanyekan salah satu Calon Bupati yang di Upload di medsos miliknya. (Photo/net)

PESAWARAN — Dengan adanya salah satu staf honor Kecamatan Kedondong yang sempat viral dengan postingan foto di sosial media yang diduga kampaye foto bersama dengan salah satu pasangan calon Bupati Pesawaran No Urut 01 dan ini menjadi dugaan pelanggaran bagi pegawai honor tersebut. Sesuai peraturan yang ada bahwa untuk, ASN, Honorer juga kepala desa mau pun aparatur desa tidak boleh ikut kampaye dalam pemenangan calah satu calon pilkada.

Dengan adanya dugaan ikut kampaye dalam pemenangan salah satu calon Bupati No, Urut 01  tersebut, Camat Kedondong Minak Yakin yang dikonfirmasi melalui Telefon membenarkannya,  bahwa (Fathul Huda-red) adalah salah satu staf Kasubag Umum dikecamatan kedondong, Kata Minak Yakin. 

” Saya sudah memanggil yang bersangkutan tersebut dan dia mengakui foto yang sempat viral di Medsos bahwa dirinya mendukung salah satu pasangan calon Bupati Pesawaran  dan dia pun mengakui harga mati untuk salah satu pasangan Calon Bupati No Urut 01 itu, karena calon petahana dianggap kebijakannya kurang,”  Jelas Minak Yakin.

Terpisah, Farizal selaku PanwasCam Kedondong, saat dimintai tanggapannya terkait dugaan pelanggaran pilkada tersebut meyampaikan, bahwa yang bersangkutan (Fathul Huda-red) sudah pula dipanggil,” ujarnya.

Farizal juga mengatakan jika yang bersangkutan sudah mengakui terkait foto postingannya bersama pasangan salah satu calon Bupati tersebut, ‘dia nendiri yang mengunggah di medsos dalam Keadaan sadar tidak ada yang membajak. Tapi itu tidak sengaja dan sekarang sudah dihapus,” Ungkap Farizal.

Kami Panwascam masih melakukan kajian awal untuk regis juga di Pleno kan. Pasal berapa yang dilanggarnya dan hasil dari Kajiannya nanti akan kami rekomendasikan ke Pemda untuk memanggilnya melalui Bawaslu Kabupaten Pesawaran,” imbuhnya.

Farizal pun sebagai ketua panwascam akan berdiri tegak lurus  tidak memihak kesalah satu calon, untuk itu bagi honorer daerah yang mendapat gaji dari uang negara dilarang berpolitik praktis. mengingat honorer daerah masuk kategori pelayan publik yang diikat dengan UU Nomor 53 Tahun 2010,

“Honorer daerah tetap tidak boleh berpolitik praktis, mereka harus bekerja sesuai tupoksi dalam memberikan pelayanan publik” Tegasnya.

Politik praktis yang dimaksud yakni, dilarang menjadi timses salah satu kandidat, ikut serta dalam kampanye, mengampanyekan salah satu kandidat baik lisan atau tulisan di medsos, maupun spanduk.

“ Jadi kita akan tetap memantau baik itu PNS maupun honorer daerah, yang tidak netral pada pilkada,” Pungkasnya. ( Dr )

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *