Yusfitriadi : Ada 3 Faktor Mengapa Masyarakat Harus Awasi Proyek Pemerintah

BOGOR Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor melalui beberapa Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) terutama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) saat ini telah memulai berbagai kegiatan tender proyek pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan.

Dalam pelaksanaan di lapangan, para penyedia jasa (kontraktor pelaksana) kegiatan sebagai pihak pemenang tender, seringkali harus berhadapan bahkan tidak jarang bersitegang dengan elemen atau komunitas masyarakat yang hendak menggunakan fungsi kontrol sosial nya terhadap proses pengerjaan proyek yang bersumber dari APBD tersebut.

Dimintai tanggapannya terkait adanya fenomena sosial seperti ini, Yusfitriadi Direktur DEEP sekaligus pengamat sosial dan kebijakan publik mengatakan, selain faktor transparansi, akuntabilitas dan kontinuitas, salah satu prinsip lain dalam pelaksanaan program pemerintah adalah partisipatif atau pelibatan masyarakat. “Karena ada 3 faktor kenapa masyarakat harus melakukan fungsi kontrol terhadap berbagai program dan kinerja dari pemerintah,” ucap Yusfitriadi, Minggu (25/10).

Faktor pertama, jelas Kang Yus, kontrol sosial adalah sebagai upaya mengisi ruang kosong yang harus digunakan dalam memperkuat kualitas program pemerintah. Pasalnya, meskipun ada pengawas atau tim audit yang melakukan pengawasan secara formal, namun mereka adalah bentukan dari pemerintah. Hal ini, sambung Kang Yus, dianggap tidak fair, karena hanya diawasi oleh lembaga yang dibentuk oleh pemerintah. Sehingga menurutnya, sangat mungkin terjadi resiko konflik kepentingan. “Padahal program tersebut diperuntukan bagi kepentingan kebaikan masyarakat. Disinil letak ruang kosongnya, dimana program yang diperuntukan masyarakat harus difahami betul oleh masyarakat,” ucapnya.

Yang Kedua, lanjut Kang Yus, antisipasi perilaku menyimpang seperti perilaku koruptif, kolutif dan nepostisme. Ia menegaskan, perilaku menyimpang tersebut bukan hal baru dalam pelaksanaan program pemerintah, terutama dalam mega proyek (proyek besar). Sudah banyak secara empiris, sambungnya, pejabat yang terjerat hukum karena perilaku tersebut. menyimpang dalam program pemerintah tersebut. “Dengan ada kontrol masyarakat, sebetulnya masyarakat sedang menolong para pejabat termasuk ASN supaya tidak terjerat hukum dalan proses pelaksanaan program pemerintah tersebut,” jelasnya.

Sedangkan faktor ketiga, masih kata Kang Yus, fungsi kontrol masyarakat adalah menciptakan kepercayaan masyarakat (trust public) terhadap pemerintah. Dengan sikap transparan (terbuka), akuntabel (bertanggungjawab) dan partisipatif (pelibatan masyarakat), maka tidak ada alasan masyarakat untuk tidak percaya terhadap pemerintah dalam mengelola uang rakyat. “Namun sebaliknya, ketika pemerintah dalam menjalankan berbagai programnya tidak transparan, tidak akuntabel dan tidak partisipatif, maka jangan salahkan masyarakat ketika tidak percaya terhadap kinerja pemerintah,” imbuhnya.

Untuk itu, sambung Kang Yus, adanya partisipasi masyarakat dalam bentuk kontrol sosial, harus selalu dimaknai sebagai upaya masyarakat guna mendukung dan mendorong kualitas program program pemerintah. “kontrol sosial masyarakat juga merupakan sebuah upaya memperbaiki substansi kinerja pemerintah dan bentuk antisipasi jeratan hukum bagi para pejabat yang sedang menjalankan berbagai program pemerintah.” Pungkasnya. (Sto)

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *