Calon Wakil Bupati Pesawaran Nomor Urut 01 Penuhi Panggilan Bawaslu

PESAWARAN — Calon Wakil Bupati Pesawaran Nomor Urut 1 Naldi Rinara terkesan menghindari wartawan usai memenuhi panggilan Bawaslu, Senin (5-10-2020) di kantor bawaslu setempat. 

Naldi tampak menghindar dengan keluar gedung tersebut melalui pintu samping dan langsung meninggalkan kantor Bawaslu dengan mengendarai mobil kijang inova BE 1901 BJ.

Padahal beberapa awak media sudah menunggu untuk menanyakan perihal kedatangan nya ke kantor bawaslu.

Sementara Ketua Bawaslu Kabupaten Pesawaran Ryan Ardando mengatakan kedatangan cawabup Nomor urut 1 Nandi Rinara untuk memenuhi undangan Bawaslu kepada Naldi Rinara yang sempat tertunda.

“Ya sebenarnya hari ini  tidak ada undangan. Cuma Karena, kemarin sudah dilakukan undangan dua kali, tidak hadir jadi hari ini untuk memenuhi undangan yang kemaren” Ujarnya.

Ketua Bawaslu juga mengungkapkan, ada banyak pertanyaan yang ditujukan kepada Calon Wakil Bupati Pesawaran Naldi Renara saat dimintai ketererangannya disalah satu ruangan yang ada di Kantor Bawaslu.

“Banyak pertanyaan yang ditujukan, kita minta beliau memberikan klarifikasi terkait keberadaannya di Pantai Sebalang. Dan, dia (Naldi) sudah mengakui dan kita akan dalami itu. Kalau katanya sih hanya jalan-jalan,” ungkap dia.

Dijelaskan, perkara tersebut masih terus didalami guna ditentukan apakah memenuhi unsur pidana atau hanya pelanggaran Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) saja.

“Yang jelas ada PKPU Nomor 13 Tahun 2020, makanya kita akan dalami dan meminta keterangan saksi saksi. Bawaslu juga telah meminta keterangan dua orang saksi terkait laporan dalam perkara yang sama,” ujar dia.

Untuk diketahui, ketentuan tentang protokol kesehatan pada Pilkada serentak 2020 tersebut dituangkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum ( PKPU) Nomor 13 tahun 2020 dan Maklumat Kapolri Tahun 2020 tentang protokol kesehatan pada pelaksanaan Pilkada serentak.

Pelarangan kegiatan kampanye yang berpotensi menciptakan kerumunan massa, mewajibkan penggunaan alat pelindung diri seperti pemakaian masker dan hand sanitizer,

Agar dipatuhi seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaran pilkada.

Para pelakunya juga dapat dikenakan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular yang ancaman pidananya sekitar satu tahun penjara. ( Oby ).

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *