Ada Apa Misteri di Kecamatan Pulau Pisang

 

 

 

PESIBAR-tugasbangsanews.com

Pulau Pisang merupakan dataran ditepi laut samudera Hindia yg bila ditempuh dari Krui melalui labuhan jukung dengan kapal motor atau motor tempel yang bermuatan 5 hingga 10 orang, membutuhkan waktu sekitar 1 jam 15 menit,sementara  bila tempuh melalui tembakak atau kecamatan Pss Utara memerlukan waktu sekitar 15 menit saja. Pulau Pisang secara geografis masuk Kabupaten Pesisir Barat yang semula bagian dari kecamatan pesisir utara, wilayah yang berpenduduk sekitar 1 200 orang dan sebagian penduduknya tinggal dipdi luar pulau, yang semulai desa/pekon pulau pisang disulap menjadi    satu Kecamatan dengan 6 peratin ( kepala desa) dengan sebutan Kecamatan pulau pisang, sebagian besar kehidupan masyarakat pulau pisang mengandalkan hasil tangkap ikan (nelayan) baik tengan cara tangkap terdisional maupun sebagian dengan peralatan jaring dengan perahu motor, sebagian  berkebun di luar area pulau pisang, atau di seberang pulau daerah pugung,  menurut  salah tokoh pemekara Kab. Pesibar,  Dwi Karyanto bahwa dia sudah  menyarankan agar secara administrasi kecamatan pulau pisang dibubarkan saja sebab tidak sesuai dengan ukuran Kecamatan mengingat jumlah penduduknya tidak pas/memenuhi untuk ukuran Kecamatan bila dibandingkan dengan jumlah penduduk satu desa atau pekon di wilayah lain, sebab ada desa yang jumlah penduduknya 1.500 orang dalam satu kecamatan tapi saran saya tidak di Indahkan, entah ada apa dibelakangnya?,  wilayah Pulau Pisang harus jadi kecamatan, ujarnya.

Menurut dugaannya dengan dipaksakan Pulau Pisang menjadi kecamatan terkait pengembangan destinasi wisata bahari, ternyata setelah 3 tahun berjalan dengan Anggaran Dana Desa yang cukup besar tidak menunjukan tingkat kemajuan di bidang pariwisatanya malah kehidupan masih sangat terpuruk, alias tidak terjadi perubahan  imbuhnya. Sementara Anggaran Dana Desa (ADD) dan dana desa (DD) sejatinya merupakan program unggulan presiden, Jokowi Widodo untuk membangun dari desa baik menyangkut infrastruktur hingga perkonomian masyarakat dengan harapan melalui ADD-DD  masyarakat bisa sejahtra.tambahnya.

Selain itu juga, pengunaan ADD-DD telah diatur dalam Undang-undang Desa baik dari mekanisme pengerjaan sampai dengan besaran anggaran untuk masing-masing desa penerima yang ada di desa-desa seluruh Indonesia. Seperti halnya besaran DD setiap Desa telah diatur dalam peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang DD yang berdasarkan jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan Desa, dan tingkat kesulitan desa.

Kendati demikian, tidak untuk DD Di kabupaten pesisir barat (Pesibar) pasalnya ada beberapa pekon (desa) di kabupaten Pesibar yang di duga tidak mengindahkan peraturan nomer 60 tahun 2014 tersebut, seperti halnya di kecamatan pulau pisang kabupaten pesisir barat.

Menurut warga dan tokoh adat setempat yang minta identitasnya untuk dianonimitaskan mengatakan, bahwasanya dari enam pekon yang ada dik pulau pisang tersebut ada beberapa pekon yang secara kasat mata pendudduknya sudah banyak yang hijrah ke kecamatan lain dan jumlah penduduknya sangat minim sekali mendapatkan DD yang sama dengan desa yang lebih banyak penduduknya.

” Seperti Pekon sukamarga jumlah KK-nya sekitar 32, pekon Lok mata pilihnya kurang lebih 100 orang, dan pekon bandar dalam 115 mata pilih mendapatkan rata-rata 800 juta dana desa diluar dana Adpnya. Sedangkan tiga pekon lainnya luas wilayah dan padat penduduknya lebih tetap mendapatkan dana yang sama contoh seperti pekon Labuhan jumlah KK 102, jumlah 290 jumlah penduduk 350. Dana desa sebesar Rp.800 juta lebih kurang, “Ungkapnya.

Masih menurut dia, hal tersebut jika dibandingkan di pekon yang ada di kecamatan setempat dan yang paling miris lagi jika kita bandingkam dengan pekon yang ada di kecamatan lain seperti pekon tanjung jati kecamatan pesisir selatan jumlah penduduknya sebanyak 1.500 jiwa mendapatkan DD yang sama sebesar Rp. 800 juta hal ini  menjadi permasalah dan patut dipertanyakan.

Pembangunan yang ada di pekon-pekon (desa) Pulau Pisang tersebut, tergolong tidak menunjukan perubahan,  baik mulai dari pembangunan infrastruktur jalan dan lain-lain yang sifatnya bisa mendongkrak perekonomian masyarakat setempat dan yang ada jauh lebih buruk dari pembangunan yang ada di kecamatan lainnya. Seperti halnya pembangunan badan jalan terkesan asal jadi dan itu terlihat dari buruknya kwalitas yang sudah terlihat rusak meskipun kendaraan yang lewat sebatas kendaraan roda dua dan sangat jarang roda empat dan kecilnya jalan yang di bangun, terlihat jelas.

Lebih jauh, masih menurut tokoh di pulau pisang, bahwa yang paling mirisnya lagi ada peratin yang membangun peminapan (Villa) di desa orang lain dan bukan di desanya yang dia pimpin. Selain itu juga membangun rumah adat dengan mengunakan DD sepenuhnya. ” Diharapkan kepada Pemerintah baik daerah maupun pusat khususnya Kementrian desa tertinggal agar bisa turun ke kelapangan (cross check) terkait adanya dugaan atau ke janggalan ADD-DD yang ada di Kabupaten Pesibar, khususnya di kecamatan  pulau pusang“pintanya

Saat di konfirmasi,  Ketua Apdesi kecamatan pulau pisang, Ikam Mulhak  mengatakan, Pulau pisang merupakan destinasi wisata dan untuk menunjang pariwisata membutuhkan uang yang besar, tentu mengunakan dana desa, baik dari segi mengusulkan pembangunan yang ada di masing-masing pekon.

Total penenduduk bandar dalam 231 mata pilih dan betul dana desa digunakan untuk pembuatan rumah adat untuk menunjang pariwisata. Dan apa yang kalian lihat betul, home stay dengan Anggara sebesar Rp 550 juta dan kita serahkan kepada Bumdes untuk mengelolanya dan untuk pembangunan rumah adat sudah ada aturan berdasarkan Kemendes tahun 2019 dan tanahnya berdasarkan hibah, jika untuk pembangunan jalan masih dilarang dan untuk besarnya rabat makanya kecil dikarnakan tidak bisa putus dan harus selesai, “katanya kepada tugasbangsa news.

Disayangkan krue media tugasbangsa news   belum bisa minta keterangan dari peratin lainya, disebabkan sebagian dari mereka (peratin) di luar pulau pisang  sehingga sulit  untuk di minta keterangan,  sudah dicoba di sambangi baik di rumah maupun dikantonrnya namun mereka tidak ada di kantor. (Tim/Red).

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *