Dugaan Pemalsuan Dokumen Tanah di Desa Resmitingal, Akan di LP kan Ke Polda Jabar

KAB. BANDUNG — Didapatnya bukti – bukti berkas soal tanah yang dilegalisir PPAT/Notaris (IAJ) oleh R. Hermawansyah SH, Kuasa Hukum mewakili Ahli Waris Entin Aliyatin (Almrh), yang menurut analisa hukumnya, diduga adanya perbuatan memalsukan Dokumen yang dilakukan oknum berkepentingan.

Tim Media Tubas dalam temuan kasus ini, mendapat paparan “KRONOLOGIS” langsung, melalui wawacara khusus dengan Kuasa Ahli Waris, Okky Setiawan yang didampingi Kuasa Hukumnya, R. Hermawansyah SH, di kediamannya, Kp. Nambo Desa Batukarut Kec. Arjasari Kab. Bandung, pada Selasa 22/09/2020.

Berikut “Paparan Kronologis” dalam catatan Tim Media Tubas. Menurut paparan Kronologis dari Okky Setiawan (Ahli Waris), menerangkan bahwa, Lahan telah digarap berpuluh puluh tahun secara turun temurun, dimulai dari Keluarga IDI SUMARYA (saat masih hidup) sejak tahun 1942, dimana saat itu, Tuan Tanahnya pergi (Adanya Pemindahan Kekuasaan – RI Merdeka) dan menitipkan Garapan lahan padanya.

Secara turun temurun setelah IDI SUMARYA meninggal dunia, dilanjutkan garapannya oleh Putra – putranya (UHA, ENGKON, UANG, DEDEH, ENTIN & CUCU), yang kemudian dioper garap selanjutnya oleh SYAM RASID (Alm) suami ENTIN ALIYATIN, dan terakhir oleh ENTIN ALIYATIN setelah Suaminya (SYAM RASID) meninggal dunia hingga sekarang.

Pemalsuan yang diduga, terkait permasalahan oper garapan tanah Negara dari Entin Aliyatin (saat masih hidup) penggarap lahan keluarga turun temurun sebelumnya, dengan (AK) calon peminat/ penggarap, dijadikan seolah “JUAL BELI” tanah adat oleh Oknum yang berkepentingan, dengan cara memalsukan DOKUMEN terhadap tanah tsb.

Berkas – berkas yang diduga dipalsukan tersebut, seluruhnya ditandatangani Kades lama Resmitingal (AJG) dan perangkatnya/Kadus (EN), pada bulan Januari 2018, saat dimana Entin justru lagi sakit keras dan meninggal di Rumah Sakit.

Objek lahan yang dipermasalahkan sebenarnya, sesuai bukti surat yang ditandatangani masing – masing pihak, adalah berupa kesepakatan oper garapan bawah tangan dilahan Negara, antara Entin (almrh) kepada (AK), dimana anak kandung dari Entin(almrh), ada menyetujui sebagai saksi dan turut menandatangani kesepakatan.

Lahan garapan keluarga Entin(almrh) yang telah puluhan tahun menggarap turun temurun, dilahan Blok Penclut seluas 350 tumbak, yang lokasinya di wilayah desa Resmitingal Kec. Kertasari Kab. Bandung.

Oper garap lahan dari Entin(almrh) kepada (AK), yang disepakati sebelumnya akan dibayar (AK) Rp. 700 juta kepada Entin, dengan persetujuan keluarga, baru dibayar (AK) Rp. 420 juta, dan sisa yang belum dibayar (AK) Rp. 280 juta (belum lunas) hingga kini.

Diduga terjadi “Pemalsuan Dokumen”, tanah Negara yang dioper garap, seolah- olah jual beli tanah adat, sebab tiba – tiba pihak Ahli Waris mendapat copy salinan AJB (Akta Jual Beli) produk PPAT dari suruhan (AK), padahal pihak Entin dan keluarga tidak merasa menjual belikan tanah adat, selain kesepakatan oper garap lahan saja.

Didalam photo copy salinan AJB yang diterima Okky Setiawan (Kuasa Ahli Waris), tercatat No Percil 30 IV c no 2065 Leter C tanah adat, padahal sebenarnya oper garapan tanah Negara, bukan tanah adat sesuai yang di AJB-kan.

R. Hermawansyah SH, dalam gelar kasusnya menduga hal tersebut sebagai “Bentuk Pemalsuan Dokumen Oleh Oknum Berkepentingan” di objek lahan yang ada di wilayah Desa Resmitingal tersebut.

Terkait hal ini, R. Hermawansyah menyampaikan penjelasan singkatnya ke Tim Media yang menghubunginya untuk klarifikasi, pada hari Selasa 22/09/2020.

“Surat Permohonan dan Tembusan SOMASI Pembatalan AJB ke Pihak PPAT/Notaris sebelumnya, telah dikirimkan kepada Kepala Desa Resmitingal, juga kepada Camat Kertasari, telah tersampaikan dan ada tanda bukti penerimaan surat, pada tgl 07/09/2020.” papar Hermawansyah SH menjelaskan.

“Juga salah satu isi surat yang kami kirim kepada Kepala Desa Resmitingal, menerangkan bahwa, Kuasa Hukum atas nama Ahli Waris mengajukan Permohonan kepada Kades Resmitingal, untuk berperan memediasi pertemuan antar pihak terkait” ungkapnya.

“Permohonan dimaksud, agar Kades Resmitingal berperan untuk memediasi pertemuan antara pihak pihak yang terkait kasus tanah (AK, JG & EN) dengan Ahli Waris yang dikuasakan keluarga (Okky Setiawan).

Kuasa Hukum akan mendampingi, sebagai ikhtiar hukum awal, untuk bertemu langsung dengan pihak pihak terkait, membahas penyelesaian permasalahan tanah bersama sama secara kekeluargaan” ungkapnya menguatkan.

“Saya sebagai Kuasa Hukum, dalam hal ini menunggu jawaban dan respon dari Kades Resmitingal, dan sudah 14 hari belum juga ada jawaban, baik lisan maupun tertulis dari Kades” ungkapnya menjelaskan.

R. Hermawansyah SH, juga menginformasikan, bahwasanya hasil jawaban Somasi dan pertemuan langsung dengan PPAT/Notaris (IAJ), telah terjalin pembicaraan dan didapat kesepahaman hukum.

“Diantara kami, saya sebagai Kuasa Hukum, dengan (IAJ) sebagai PPAT/Notaris, sesuai paparan kronologis dan pengakuan Ahli waris dan berkas bukti yang ada, telah didapat kesepahaman hukum diantara kami, sepakat bahwa, “JUAL BELI TANAH” tidak pernah terjadi” pungkasnya menerangkan.

Penelusuran lanjutan dilakukan Tim Media, dengan mengklarifikasi langsung kepada Kades Resmitingal (Oma Rohma), terkait hal tersebut, pada 19/09/2020.

Didapat jawaban dan penjelasan Kades Resmitingal saat diklarifikasi. “Sudah di konfirmasi pada yang bersangkutan,, dan pihak Pemdes sebagai Mediator masih menunggu respon dari yang bersangkutan” jawab Kades saat diklarifikasi.

“Kami sekedar memfasilitasi, respon selanjutnya tergantung orang yang bersangkutan, kami dari pihak desa tidak bisa bertindak tegas, karena keterbatasan kewenangan, dimana orang yang bersangkutan bukan warga Resmitingal” ucap Kades jelaskan alasannya.

“Maaf pak bukan nya kami tidak respon, informasi sudah disampaikan, dan kami hingga saat ini, masih menunggu jawaban dari orang tersebut” jelasnya.

“Dan sehubungan adanya peran mediasi, tentang permintaan untuk bertemu secara Pribadi dengan saya selaku Kades, permohonan dari pihak Ahli Waris lewat Kuasa Hukumnya. Siap saya usahakan untuk bertemu dan meresponnya, saya tunggu” pungkas Kades nyatakan kesiapannya.

Dilain hal terkait kasus ini, Tim Media sengaja bertanya langsung kepada Hermawansyah SH, tentang “Tindakan Hukum apa selanjutnya yang akan dilakukan Kuasa Hukum?”

“Dari dokumen-dokumen yang telah diperoleh, sudah lebih dari cukup memenuhi syarat dipenuhinya bukti permulaan dengan dugaan membuat, melakukan, menyuruh lakukan, serta menggunakan surat-surat palsu, atau yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli serta menimbulkan kerugian” jawabnya.

“Hal ini sudah memenuhi unsur sebagaimana tersebut dalam pasal 263 dan 266 KUHP, hal ini tentu saja akan kami tindaklanjuti proses hukum, dengan cara membuat LP ke POLDA Jabar” jelasnya tegas.

Terkait jawaban Kades yang baru diterimanya, Kuasa Hukum menanggapi.

“Sebab jawaban dan respon dari Kades Resmitingal baru sampai hari ini, maka kami akan menunggu, dalam 7 X 24 Jam akan kami tunggu undangan mediasinya dari Kades Resmitingal, bila perlu kami ajukan permohonan jadwal bertemu dulu dengan kades, sebelum upaya LP ke Polda Jabar yang akan kami lakukan” pungkasnya.

Dibagian akhir, Hermawansyah SH, memperlihatkan berkas bukti bukti yang sudah dilegalisir PPAT/Notaris kepada Tim Media, hal itu demi ke-obyektifan temuan akan dugaan pemalsuan dokumen.

Dalam hal ini, Hermawansyah SH kepada Tim Media, ajukan satu permohonan, agar Tim Media tidak menuliskan rinciannya berkas bukti pada pemberitaan, demi praduga dan kepastian hukum selanjutnya.

Reporter : (Ydk/Krn – Lipsus Biro Kab. Bandung)

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *