Dugaan Pemberhentian Sepihak Sekdes Drawati Digugat Ke PTUN

KABUPATEN BANDUNG — Dalam upaya menyajikan keseimbangan  informasi terkait dugaan pemberhentian sepihak perangkat Desa Drawati Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung yang berujung pada Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jl. Diponegoro 34 Bandung, antara Penggugat Elis Nurhayati (Sekdes) dengan Kepala Desa Drawati (Dadang Jokarsa), dalam gelar perkaranya pada Kamis, (10/9/2020).

Untuk bahan informasi obyektif, aktual dan seimbang, sengaja Tim Media mewawancarai secara khusus “Pengakuan dan Kronologis” kedua belah pihak, dalam bentuk paparan Kronologis “Awal & Ihwal” apa sebenarnya yang terjadi sebelumnya.

Dadang Jokarsa : Kepala Desa Drawati (Photo/ydk)

Paparan Kronologis yang disampaikan Elis Nurhayati kepada Tim Media, Kamis 10/9/2020.

“Nama saya Elis Nurhayati, Perangkat Desa Drawati, Kec. Paseh, Kab. Bandung, hari ini akan digelar sidang di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) jalan Diponegoro Bandung.

Perkara yang saya ajukan ke PTUN Bandung, tentang “Pemberhentian Perangkat Desa” yang menurut saya dilakukan secara sepihak oleh Bapak Kepala Desa Drawati Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung.

Dalam hal ini, saya mengajukan ke PTUN, bukan dalam arti untuk melawan Kepala Desa, tetapi saya ingin menanyakan bahwa, ada Undang-undang tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Saya pikir untuk di Desa Drawati, perihal Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa-nya, menurut saya tidak sesuai dengan aturan yang ada.

Sudah jelas Undang-Undang Desa Tahun 2014 dan di PERMENDAGRI No. 67, terus juga di PERDA No. 10, PERGUB No. 31 ( Pergub Kab. Bandung ), tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sudah jelas peraturannya.

Elis Nurhayati : Sekdes Desa Drawati. (Photo/Ydk)

Makanya saya mengajukan ke Pengadilan PTUN, ingin menanyakan hal ini, dimana aturannya sudah jelas tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, tetapi di Desa Drawati itu tidak sesuai, dan saya rasa bapak Kepala Desa melanggar aturan tersebut.

Saya dan rekan lain yang bersama saya menanyakan ini bagaimana??

Hal itulah yang dipertanyakan, dimana aturannya sudah ada, tapi ada yang melanggar, kemudian dari berbagai pihak ini mau seperti apa?

Ihwal itu saja sih, sekali lagi bukan maksudnya saya untuk melawan Kepala Desa juga dari pihak Kecamatan Paseh, tapi saya ngajuin ke PTUN untuk menanyakan aturan saja, tidak yang lain.

Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan” papar Elis Nurhayati kepada Tim Media.

Sementara dari pihak Kepala Desa Drawati, Dadang Jokarsa, Tim Media berhasil mewawancarai khusus pula, dan sajian paparan kronologisnya didapatkan.

Begini paparan Kronologis yang diungkapkan Kades Drawati kepada Tim Media, Kamis 10/9/2020.

Kebijakan Saya, Dadang Jokarsa, sebagai kepala desa Drawati terpilih sejak 26 Oktober 2019, yang wajib diketahui bahwa, sejak awal sebelumnya bu Elis Nurhayati ini, sudah tiga kali menghadap secara lisan kepada saya “Mau Berhenti” jadi Sekdes dan ada saksinya, bahkan hal ini telah saya konsultasikan, baik dengan Ketua BPD maupun pak Camat, maupun kepada tokoh masyarakat tertentu.

Alasan lain yang membuat dikeluarkannya kebijakan pemberhentian dia dari perangkat desa, adalah adanya penilaian, usulan dan masukan akan kinerja dia sejak tahun 2014 hingga 2019, yang telah dinilai tidak adanya transfaransi dan pelaporan real yang bisa dipertanggung jawabkan kepada masyarakat Drawati.

Apalagi di tahun 2017, dia itu menjabat selain Sekdes, ya pengurus Bumdes juga, dan tetap hal jabatan ganda itupun tidak ada transfaransi, baik laporan asset Desa, keuangan maupun program yang dikerjakan, dan hal ini kan jelas menyalahi aturan, sehingga hal ini banyak dikeluh kesahkan tokoh masyarakat kepada saya.

Saya kan kades baru terpilih sejak 26 Oktober 2019, sebagai kades baru tentunya memiliki hak prerogatif untuk miliki kebijakan memilih perangkat desa sebagai mitra kerja yang loyal, saya pakai hak ini.

Lagian saya sudah memberi 2 opsih dan Mediasi kepada bu Elis sebelumnya, yakni, Kembali ke Desa bekerja sebagai perangkat desa, atau berhenti dan dapat pesangon/ tunjangan atas kebijakan desa, dan saya tidak semena mena memberhentikan bu Elis tanpa adanya alasan dan mediasi, seperti yang disangkakan pihak mereka.

Bedanya dengan keputusan yang saya ambil, semua saya lakukan bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok, tapi untuk masyarakat desa Drawati secara umum, sedangkan dia kan untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya soal pekerjaan saja.

Bahkan yang jadi masalah buat saya, dia memilih jabatannya perangkat desanya secara maunya sendiri, bukan kepada perangkat desa nya, kalaupun jabatan di perangkat desa lain dia maunya , ini kan gak ada masalah, bila maunya pilih sendiri, kemana dong hak prerogatif saya sebagai kades, wajar saja bila saya memilih dan menentukan perangkat yang bisa bekerja sama.

Bila saja atas keputusan saya sebagai kades ini dianggap salah, lalu diajukan di sidang PTUN, maka apapun akan ajuan pihak bu Elis ini, sekalipun nanti pihak kami kalah di PTUN, itu baru tahap pengadilan pertama belum Ikrar dan mengikat tidak ada penundaan, masih ada upaya hukum Banding, Kasasi maupun PK.

Demi masyarakat Drawati, resiko hukum Pendaftaran Banding dan upaya hukum lainnya, hal itu akan saya lakukan demi upaya hukum dan side efect sosial dan demi pembangunan masyarakat desa Drawati maju dan transfaransi kedepannya, juga akan ada gugatan hukum kepada dia yang akan saya ajukan juga, tinggal nunggu waktu aja.

“Hanya demikian ini sementara yang bisa saya sampaikan” pungkas Kades kepada Tim Media.

Perlu diketahui, bahwa kemarin Kamis 10/9/2020. 13:00 WIB, adalah Sidang penentuan Putusan perkara Gugatan dan Eksepsi Tergugat di PTUN Bandung, dimana Tim Media hadir meliput langsung, dan beritanya akan dikupas dalam sajian berita lengkap terpisah dengan judul dan paparan yang layak disimak selanjutnya.

Reporter : (Ydk/Krn)

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *