Ketua LP-KPK Tanggapi Kebijakan DPUPR “Wajib Bawa Rapid Test Negatif Bagi Para Tamu”

BOGOR — Terkait kebijakan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Bogor, yang menerapkan kebijakan wajib membawa bukti/hasil surat keterangan asli non-reaktif rapid tes negatif Swab/PCR bagi para tamu yang hendak berkunjung, menuai tanggapan baik dari insan pers maupun Lembaga Sosial Masyarakat (LSM).

Syafarudin (Udin) Ketua LP-KPK KomCab Kabupaten Bogor (Photo/DokTb)

Salah satunya datang dari Ketua Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (LP-KPK) Komcab Kabupaten Bogor.  Saat dimintakan tanggapannya,Selasa (08/09) Syafarudin (Udin) selaku ketua Komcab menyatakan, bahwa kebijakan tersebut menurutnya sangat bertentangan dengan kebijakan daripada Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang baru-baru ini menerbitkan aturan baru Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Virus Corona (Covid-19).

Dimana dalam peraturan yang ditanda tangani langsung oleh Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Minggu (13/7/2020) lalu tersebut, terdapat sejumlah poin penting terkait pencegahan dan penanganan Corona. Salah satu poinnya adalah terkait rapid test yang tidak direkomendasikan lagi untuk mendiagnosa orang yang terinfeksi Corona.

Dengan kondisi keterbatasan kapasitas pemeriksaan RT-PCR, Rapid Test Covid hanya dapat digunakan untuk skrining pada populasi spesifik dan situasi khusus, seperti pada pelaku perjalanan (termasuk kedatangan Pekerja Migran Indonesia, terutama di wilayah Pos Lintas Batas Darat Negara (PLBDN), serta untuk penguatan pelacakan kontak seperti di lapas, panti jompo, panti rehabilitasi, asrama, pondok pesantren, dan pada kelompok- kelompok rentan.

Seharusnya tidaklah demikian mengharuskan adanya bukti Rapid rest negatif bagi tamu.
Kebijakan dinas pupr itu harusnya mengacu kepada pelayanan publik yang ber standar PSPB saja dengan memberikan solusi kepada tamu, seperti adanya ruang penerima berkas atau lain-lain. Jika dengan harus menujukkan hasil rapid test menurut hemat saya tidak akan begitu efektif, bahkan cenderung mempersempit ruang gerak dan mempersulit  bagi para tamu, Ucap Udin.

“Penggunaan Rapid Test tidak digunakan untuk diagnostik,” demikian tertulis pada peraturan halaman 82 di bagian defisini operasional. Tegas Udin

Untuk diketahui sebelumnya per hari Selasa (08/09/2020) terpantau dipintu masuk kantor DPUPR pengumuman yang ditempelkan di pintu masuk kantor, bahwa bagi para tamu yang hendak berkunjung wajib menunjukkan bukti/hasil  berupa surat keterangan asli “Non Reaktif” Rapid Test atau “Negatif” Swab/PCR (metoda Pemeriksaan DNA Virus untuk mendeteksi virus Corona.

Pihak keamanan kantor (Satpam) yang berjaga membenarkan bahwa itu kebijakan kepala dinas yang baru dipasang, “Pengumunan itu baru dipasang kemarin sore (Senin, 07/09) ditempelnya,” kata satpam.

Adapun tamu yang dilarang masuk tanpa ada hasil rapid-tes tersebut berlaku untuk seluruhnya, kecuali pegawai negeri sipil (PNS) dan non PNS. Dan bukti hasil rapid-test bagi setiap tamu yang hendak bulak-balik, dikumpulkan di security/satpam. (Sto)

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *