Dugaan Jual Beli Tanah Negara Dengan Pemalsuan Dokumen di Desa Resmitingal Terbongkar

KAB. BANDUNG  — Telah terbongkar Kasus Jual – Beli tanah cacat hukum, yang terjadi di Desa Resmitingal Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung, saat itu pada kejadian di bulan Januari 2018, dimasa jabatan kades lama “JAJANG”, dimana AKTA Jual – Beli (AJB) tanah dengan Pemalsuan SKKD, tandatangan, silsilah tanah dan keterangan lainnya, tanah Negara dijadikan seolah jual beli tanah adat.

Dalam memastikan hal tersebut, Tim Media mengorek keterangan langsung kepada Kuasa hukum dari Ahli Waris, R Hemawansyah SH (Advokat), yang menjelaskan kronologis menurut hasil klarifikasi hukum yang telah dilakukannya bersama pihak PPAT/Notaris IBJ (inisial) yang membuat AJB sebelumnya, dimana masing -masing pihak telah bertemu dan kesefahaman penilaian hukumnya

Ket : Hermansyah,SH (Kuasa Hukum) Ahli Waris (photo/dokTB)

Didapat paparan keterangan dari Hermawansyah SH, Pada hari Selasa tanggal 1/9/2020, saya menugaskan staf Paralegal saya untuk mengantarkan “Surat Somasi untuk Pembatalan AJB” kepada pihak PPAT/Notaris IBJ, juga Permohonan jadwal pertemuan untuk membicarakan hal hal yang di Somasikan, dan Alhamdulillah Pihak Notaris meresponnya dengan baik” papar Hermawansyah SH kepada Tim Media.

“Besoknya saya bertemu dengan Pihak PPAT/Notaris dan membahas perkara hukum Akta Jual Beli yang di permasalahkan, dan saya tegaskan bahwa, klien kami tidak merasa menghadap Notaris dan menandatangani Akta Jual Beli Tanah, serta proses jual – beli yang sesuai di AJB-kan Notaris belum sah secara penilaian syarat hukum, dan atau Jual Beli belum pernah terjadi” tegas Hermawansyah SH.

“Didalam gelar perkara analisa permasalahan hukum kami berdua, saya dan pihak Notaris, didapat kesimpulan bahwa, pihak utama pembeli, Ade Koko, pihak kepala desa Resmitingal lama (Jajang) dan perangkat desa E. Nasihin sebagai saksi, dan pihak terkait lainnya, diduga merupakan oknum mengakali yang melakukan pemalsuan data dan keterangan persyaratan AJB, serta diduga akan menjadi tersangka dalam hal ini” ungkapnya.

Ketika Tim Media bertanya kepada Hermawansyah SH, tentang hal diduga pelanggaran hukum apa yang telah dilakukan terduga Ade Koko (Pembeli) dan Perangkat Desa Lama Resmitingal pada masa Kades Jajang??

“Kalau untuk Ade Koko itu mengingkari perjanjian awal, namanya “WANPRESTASI” itu ada dalam lapangan hukum perdata, yang jadi masalah sekarang, setelah dia melakukan wanprestasi, dia mencoba membuat atau menyuruh membuat atau menyuruh orang lain, dan membantu membuat surat palsu, nah itu kena pasal 263 KUHP dan seterusnya” Jawab Hermawansyah.

“Si pembuat surat palsu itu kena pasal 263 KUHP, sedangkan si Ade Koko yang menggunakan surat itu (surat palsu itu), dan menimbulkan kerugian bagi orang lain, itu kena pasal 266 KUHP, jadi konteks hukumnya seperti itu” jawabnya menjelaskan.

Sementara pihak Ahli Waris (pihak penjual), Okky Setiawan, ketika diwawancarai Tim Media mengatakan tegas.

“Kami belum pernah menandatangani Akta Jual Beli (AJB) ke PPAT/Notaris, selain pernyataan bersama bawah tangan, bahwa Ade Koko yang didalam pernyataan bersama akan membeli lahan Negara yang digarap kami seluas 350 Tumbak, senilai Rp. 700 juta, dan baru dibayar Rp. 420 juta, sedangkan uang sisanya Rp 280 juta yang dijanjikan Ade Koko akan dibayar kemudian” papar Okky.

“Hingga saat ini hampir 2 tahun lebih, terhitung Januari 2018 hingga Agustus 2020, Ade Koko membohongi kesepakatannya, dan tidak mau membayar uang sisanya sebesar Rp. 280 juta kepada kami, sementara lahan dikuasai dia” papar Okky pula.

“Hingga hampir 2 tahun lebih, Ade Koko, tetap tidak mau membayar uang sisanya Rp. 280 juta lagi, bukannya mau membayarnya, malahan pasang badan, dan berkata “silahkan kalau mau dilaporkan” paparan kronologis Okky.

“Kami semua kaget, tiba – tiba ada AJB disampaikan kepada kami, kaget sebab kami semua tidak merasa menandatangani Akta Jual Beli, lebih parahnya, kami ini tidak menjual lahan milik adat selain jual tanah garapan saja, ko tiba – tiba, tercatat di AJB produk PPAT/Notaris tercatat sebagai Tanah Adat, bahkan ada No Persilnya, ini pemalsuan” kata Okky menegaskan.

“Menurut kami, semua isi keterangan, data dan tandatangan yang ada di AJB itu bohong dan palsu, kami siap bersaksi dipengadilan, itu lahan milik Negara yang telah digarap kami sekeluarga sejak puluhan tahun lamanya secara turun menurun, dan bukan tanah hak milik” ungkap Okky melengkapi.

“Maka oleh sebab itu, kami sekeluarga sepakat, menguasakan permasalahan jual beli lahan garapan yang belum selesai ini, kepada Kuasa Hukum kami, dan kami menduga bahwa, seluruh data dan keterangannya dipalsukan oleh pihak pihak berkepentingan di Desa Resmitingal” pungkas Okky.

Demi kepentingan klarifikasi kebenaran permasalahan hukum selanjutnya, Tim Media sengaja mendatangi pihak PPAT/Notaris (IBJ) di ruang kantornya di seputar Katapang, dan mencatat keterangannya.

“Benar, kami telah menerima Surat Somasi dari Kuasa Hukum Ahli Waris, juga kami telah bertemu dengan R. Hermawansyah SH (Kuasa Hukum Ahli Waris), juga kami telah memberikan Copy Pembatalan AJB, bukti data dan keterangan syarat disahkannya AJB, yang kami stample dan tandatangani” Ungkap Notaris IBJ.

“Dan diantara kami sudah selesai kesepahaman hukumnya soal AJB, dan telah diputuskan ” AJB Telah DIBATALKAN” dan copy berkasnya telah diberikan kepada Kuasa Hukum Ahli Waris” tegas Notaris IBJ

“Sebab Pembatalan AJB telah dikeluarkan sesuai permintaan dan bukti keterangan yang disampaikan, Kami sebagai PPAT/Notaris menganggap bahwa “Jual Beli Belum Pernah Terjadi” pungkasnya.

Perlu diketahui bahwa, demi keadilan hukum selanjutnya, maka Kuasa Hukum dari pihak Ahli Waris akan melanjutkan kasusnya, dan akan menembuskan Surat Somasi dan membuat Surat Permohonan ditujukan kepada Kepala Desa Resmitinggal sekarang, untuk memediasi mempertemukan antara pihak Okky Setiawan (Ahli Waris/ Penjual) dengan pihak Ade Koko (Pembeli) juga pihak terkait lainnya.

Dipastikan permasalahan hukum perdata yang belum selesai akan dibicarakan dengan pihak pembeli, serta dalam hal ini Kepemerintahan Desa Resmitingal, dimana Mantan Kades Jajang dan Perangkatnya yang terkait, dibutuhkan kehadirannya untuk mempertanggung jawabkan hal hal yg diduga adanya pidana Pemalsuan Dokumen, yang buktinya ada dalam penyertaan AJB, yang telah diterima Kuasa Hukum dari pihak PPAT/Notaris sebelumnya.

Jalan hukum yang ditempuh untuk sementara, akan dilakukan pihak Kuasa Hukum untuk melakukan dulu musyawarah secara kekeluargaan antar pihak, yang dimediasi pihak Desa Resmitingal, dan apabila usahanya nanti menemui jalan buntu, maka pihak Kuasa Hukum akan mengajukan gugatan hukum Perdata dan Pidana ke Pengadilan maupun ke Kepolisian Polda Jabar, dan itu ditempuh demi mendapat kepastian hukum.
(Bersambung)

Reporter : Tim Lipsus Media Biro Kab. Bandung

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *