Diduga Pungli, Pemdes Dramaga Dilaporkan LAI Ke Kejaksaan

DRAMAGA — Terkait adanya indikasi dugaan penyelewengan dengan membebankan biaya Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) diluar peraturan surat keputusan bersama (SKB) 3 Menteri, yang diduga dilakukan Pemdes Dramaga Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor. Lembaga aliansi Indonesia( LAI ) badan penelitian aset negara, DPC Bogor raya, devisi komando Garuda sakti, melaporkan panitia PTSL serta Pemdes desa Dramaga ke Kejaksaan Negeri Cibinong Kabupaten Bogor, Jum’at (04/09/20)

Sandi Muhammad Ketua lembaga aliansi Indonesia, badan penelitian aset negara membawa beberapa dokumen yang diserahkan ke Kejaksaan dari 1000 pemohon PTSL yang dikenakan biaya variatif sekitar Rp. 500.000,- sampai Rp. 650,000,-
“Dengan besaran segitu sudah tentu bertentangan dengan surat keputusan bersama (SKB) 3 Menteri terkait PTSL. Sebab, jika mengacu hal itu pemohon yang berada di zona V hanya berkewajiban membayar 150 ribu,” terangnya.

Dikatakan sandi Muhammad bahwa PTSL adalah program untuk kesejahteraan masyarakat dan program ini tertuang di Peraturan Menteri No 12 tahun 2017 tentang PTSL dan Instruksi Presiden No 2 tahun 2018.

“Sudah jelas instruksi Presiden, maka 3 Menteri duduk bersama membuat peraturan Surat Keputusan Besama (SKB) agar panitia penyelanggara di setiap Kabupaten tidak melanggar peraturan itu, kalau diatas SKB itu jelas melanggar,” ungkapnya.

Adapun dokumen yang disodorkan kepada pihak Kejaksaan bogor tadi. Sandi telah melampirkan sejumlah dokumen pendukung. Mulai dari pengaduan masyarakat (Dumas), video kesaksian puluhan pemohon PTSL, dan bukti kwitansi dan pernyataan dari warga pemohon ptsl.

“Dengan berbekal laporan yang telah kami sodorkan, pihak Kejaksaan akan segera turun tangan. Sebab dengan apa yang dilakukan oleh panitia ptsl sekaligus Pemdes, terbukti menabrak aturan hukum yang berlaku,” paparnya.

Sekedar diketahui bahwa dalam peraturan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri yang meliputi Menteri Agraria dan Tata ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor: 25/SKB/V/2017, Nomor: 590-3167A Tahun 2017, Nomor: 34 Tahun 2017 tanggal 22 Mei 2017 tentang pembiayaan persiapan pendaftaran tanah sistematis. Dimana biaya PTSL Jawa dan Bali tidak boleh lebih dari 150 ribu. (Baiz/tim)

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *