Pada Pilkada 2020, Netralitas Kades Jangan Ditumpangi Kepentingan Politik

KAB. BANDUNG — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa barat, mengadakan sosialisasi mengenai pengawasan, partisipatif dan netralitas kepala Desa se-kabupaten Bandung pada pemilihan Bupati Bandung tahun 2020,

Pelaksanaan kegiatan rapat diadakan di jalan Cipacing Sumedang, dan acaranya diadakan di aula 1 RM Sukahati Kabupaten Sumedang, Rabu 26 Agustus 2020.

Kordi Humas dan Hugal Provinsi Jabar, Lolly Suhenti Sos.MH dalam penjelasannya mengatakan,

“Memberikan pencerahan ke sahabat kabupaten Bandung, yang memang sedang melakukan acara pengawasan dan netralitas ASN untuk Kepala Desa se-Kabupaten Bandung, dan acara di lakukan dalam dua sesi untuk hari ini,” jelasnya.

“Kontek kegiatan ini dalam upaya pencegahan, sosialisasi, pengawasan partisipasi dan netralitas ASN, tentu saja titik tekannya adalah, bagaimana agar kepala desa itu menjadi mitra kami untuk tetap netral” ungkapnya.

“Mensosialisasikan bagaimana caranya agar Kepala Desa ini dalam proses Pilkada yang sedang berlangsung, posisinya harus tetap menjaga netralitas ASN, karena mereka adalah pejabat publik yang menjadi milik semua orang,” ungkap Lolly Suheti menambahkan.

Keika Tim Media menanyakan tentang, berapa titik Kota/ Kabupaten di Jawa Barat yang akan melaksanakan Pilkada? Dijawabnya.

“Di Jawa Barat Kab/Kota yang akan melakukan Pilkada, ada di 7 Kabupaten dan 1 Kota yakni Depok, juga salah satunya adalah kabupaten Bandung” jawabnya.

“Kab. Bandung sudah siap dalam segi persiapan Pilkada 2020, dan untuk penerimaan dan penetapan calon Bupati dan calon wakil Bupati, dimulainya pendaftaran calon pada tanggal 04/09/2020, dan pada tanggal 23/09/2020 Penetapan pasangan calon, kemudian proses setelah itu akan masuk masa kampanye.” jawabnya menambahkan.

“Harapannya diadakannya acara hari ini, dalam upaya untuk menekan kasus pelanggaran oleh ASN itu sendiri, dan semoga Pilkada tahun ini berjalan dengan baik,” harapan Lolly diungkapkan.

Ari Haryanto.Spd kord. Hukum data dan informasi menyampaikan Kepada Tim Media.

” Dalam luang lingkup wilayah, Jangan sampai Kepala Desa ikut terlibat dalam diskondisi politik, karena pilkada ini harus jauh dari money politik” tegas Ari Haryanto.

Abah Komarudin.SE Bidang penindakan Pelangaran, menyampaikan analisanya kepada para Kepala Desa.

” Analisa Kabupaten Bandung dalam pilkada sangat rawan, karena petahana sangat tinggi dalam diskondisi di lapangan” paparnya.

“Dijelaskan bahwa, pasal 40 G, Kepala Desa tidak boleh menjadi pengurus partai politik dan pasal 70 terkait.,melibatkan Kepala Desa dan aparatur kepala Desa di pasal 71, ada keputusan dan kebijakan karena kepala desa paling dekat dengan wilayah teritorial, dimana alamat pemilu tercantum dal azas Adil dan Netral” tegasnya.

“Kepala Desa Sama dengan Kami Bawaslu ,tetapi ada regulasi yang membatasi kita dalam mempublikasikan salah satu calon Bupati kita melaksanakan undang -undang no 10 terkait konsekwensi dan sangsi 6 bulan dan sangsi administrasi Rp. 60 juta yang telah di atur” pungkasnya. (Yudika/Kurniawan)

5 comments

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *