Perwakilan SMUH Datangi Kejaksaan, Klarifikasi Statement Kades Haurpugur Dan Camat Rancaekek

KAB. BANDUNG — Dalam rangka mendapat jawaban kepastian hukum, terkait statement Kades Haurpugur dan Camat Rancaekek pada berita media online beberapa hari kebelakang, sengaja perwakilan *SMUH* (Solidaritas Masyarakat Untuk Haurpugur), mendatangi Kantor Kejaksaan Baleendah Kab. Bandung, pada Senin 24/8/2020.

Kedatangan perwakilan para tokoh SMUH antara lain, *Dadang supriatna(Ketua BPD Haurpugur), Tori satori, Dadang uri dan Didin Syamsudin(Anggota BPD),* diterima langsung pimpinan *PIDSUS Kejaksaan, (Amri dan Bayu)*, dan berlangsung pembicaraan serta tanya jawab permasalahan antara pihak tokoh SMUH/BPD dan pihak Kejaksaan, pada jam 13:00 s/d 14:30 WIB.

Untuk memastikan hasil hasil klarifikasinya, Tim Media berhasil melakukan wawancara sepulangnya pihak SMUH dan BPD Haurpugur dari Kejaksaan diwaktu sore, dan memperoleh jawaban hasil wawancara dari SMUH tentang hal yang ditanyakan, dari narasumber *4 orang tokoh SMUH dan BPD Haurpugur(Dadang S, Tori Satori, Dadang uri & Didin Syamsudin).*

Diperoleh keterangan dari *Pidsus Amri* yang disampaikan *Dadang dan tokoh SMUH* kepada Tim Media, “Pihak Kejaksaan dalam hal ini, menerangkan bahwa kasus masih berjalan, saat ini pihak kejaksaan sedang menyusun bahan pelaporan untuk ke kepala Kejari Bale Bandung” jelasnya.

Menanggapi akan jawaban dari pihak kejaksaan tersebut, didapat kesimpulan bahwa secara kepastian hukum, pihak perwakilan SMUH mencatat penjelasan dari pihak kejaksaan bahwa, kasus Kades Haurpugur yang telah dilaporkannya, digaris bawahi *”BELUM SELESAI”*, berbeda dengan statement Kades Haurpugur dan Camat Rancaekek di media sebelumnya.

Baik Dadang dan tokoh SMUH lainnya, menganggap *Statement Kades Haurpugur dan Camat*, melalui tulisan di salah satu media online disimpulkan *”TIDAK BERDASAR HUKUM”* bersipat tidak objektif dan tidak layak menurut hukum, jauh berbeda dengan apa yang dikatakan pihak Kejaksaan.

Diakhir dijelaskan pula, bahwa pihak kejaksaan belum bersedia memberi penjelasan secara tertulis resmi, dikarenakan saat ini sedang menyusun pelaporan ke kepala Kejari Bale Bandung untuk untuk di ekspos/gelar perkara ke kejati Provinsi Jawa Barat,

“Nantinya pihak Kejatilah sebagai pemutus akhir kepastian secara hukum, tentang *”Lanjut atau Tidaknya”* kasus laporan permohonan audit penyelenggaraan pemerintahan Desa Haurpugur periode tahun 2013-2019 oleh Pelapor pihak BPD & SMUH ini” jelasnya.

Sebagai langkah demi kepastian hukum selanjutnya, pihak tokoh SMUH & BPD, berencana akan mendatangi lagi ke Kantor Kejaksaan kemudian hari.

(Red – Tim Liputan Khusus)

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *