Maraknya Pembuatan AJB Cacat Hukum, Selain Diakali Oknum, Juga Sebab Notaris Tidak Turun Lapangan

KAB. BANDUNG —Ditemukanannya banyak beredar kasus Akta Jual Beli (AJB) produk PPAT / Notaris dikalangan masyarakat, terkait pada syarat hukum jual beli tanah yang belum benar seolah sudah syah menurut hukum, karena didapatnya AJB Produk PPAT/ Notaris telah dikeluarkan , hal ini sungguh merugikan masyarakat penjual tanah.

Adanya contoh temuan Tim Media pada Produk AJB yang dikeluarkan pihak Notaris /PPAT tertentu (tanda kutif “) pada proses jual beli tanah wilayah Kecamatan Ciparay dan Kertasari Kabupaten Bandung, yang dikeluhkan langsung oleh Ahli Waris pihak pemilik tanah (Okky Setiawan dan Suryati), menjadi sorotan khusus Tim Media Tubas.

Menyikapi kejadian temuan tersebut, sengaja Tim Media mewawancarai khusus pakar Konsultan Hukum Advokat R. Hermawansyah SH (Advokat KAI) sebagai Kuasa Hukum yang dipilih Okky Setiawan dan Suryati dalam menangani kasusnya, dikantor kerjanya di Kab. Bandung, dimana merasa dirugikan dengan dikeluarkannya AJB dari pihak Notaris / PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah).

Menurut analisa gelar perkara pada sesuatu produk AJB yang dibuatkan / dikeluarkan Pihak PPAT atau oleh Notaris tertentu, yang menurut penilaian hukum dari sosok Advokat R. Hermawansyah SH.

R. Hermawansyah SH, dikenal sebagai salah satu Pengacara (KAI – Idzinnya se Indonesia), yang telah banyak malang melintang pengalaman dalam menangani urusan hukum, khusus kasus – kasus jual beli tanah atau rumah di Kota Bandung dan Kabupaten Bandung, juga Kota/Kab lainnya.

“Hal ini dinilai serius untuk diselesaikan secara hukum, sebab AJB yang dikeluarkan PPAT, baik yang dikeluarkan Notaris dan lainnya, adalah produk hukum resmi, dimana hukum harus berpijak pada kebenaran aturan, bukan rekayasa yang cacat hukum, hal ini dampaknya bisa merugikan salah satu pihak, dan menjadi perkara hukum yang bisa disidangkan” papar Hemawansyah SH.

“Notaris (PPAT) biasanya tidak mau terbitkan AJB kalau ada diantara para pihak yg tidak hadir, tapi hal ini seringkali disiasati oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan cara difigurkan, yaitu diganti orang lain seolah orang tsb para pihak, atau dengan cara membawa minuta akta oleh pegawai notaris untuk ditandatangani para pihak” papar Hermawansyah SH menambahkan.

“Hal ini sering saya temui dilapangan, dalam kebanyakan kasus Notaris sama sekali tidak mengetahui terjadi kesalahan tersebut, tetapi apabila terjadi sebuah kasus, pada akhirnya Notaris sendiri yg mendapat resiko harus mempertanggungjawabkan produk hukumnya” tegas Hermawansyah SH mengingatkan.

“Berdasarkan pengalaman dari kasus-kasus yang saya tangani, maka saya menyarankan kepada rekan-rekan Notaris, untuk berpegang pada tata aturan kenotariatan yaitu dengan cara semua pihak menghadap notaris, tidak ada lagi cerita membawa minuta akta keluar kantor untuk ditandatangani seterusnya” sarannya.

“Pada saat penandatanganan akta di kantor notaris, harus dibuat rekaman videonya untuk membuktikan bahwa semua pihak datang menghadap, serta untuk membuktikan di kemudian hari apabila terjadi kasus hukum bahwa, yang datang menghadap adalah orang-orang yang benar sebagai para pihak (tidak difigurkan)” pungkasnya menyarankan.

Sementara dipihak lain, Okky Setiawan dan Suryati sebagai korban adanya Produk AJB yang menurutnya cacat hukum, saat diwawancarai Tim Media tidak banyak berkata – kata, hanya sedikit mengungkap harapannya.

“Kami sekeluarga pihak ahli waris, belum menandatangi, tapi AJB sudah dibuat, dan kami memohon bantuan hukum untuk keadilan hukum hak hak kami agar dikembalikan, segalanya kami Kuasakan seluruhnya pada Advokat kami” ungkapnya bernada harapan.
(Bersambung)

Editor : (Yudika/Kurniawan)

5 comments

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *