Ketua Pergerakan Mahasiswa Bogor, Desak Kadis DKPP Agar Tegas Menyelesaikan Permasalahan RPH Dengan Warga di Bogor Barat

BOGORRAYA — Permasalahan yang berlarut – larut antara Rumah Potong Hewan (RPH) Bubulak bekerja sama dengan PT. STF yang bermasalah dengan masyarakat perumahan Bogor View dan warga sekitar yang lokasinya tidak jauh dari RPH Bubulak yang tak kunjung usai dari tahun 2018 membuat ketua Pergerakan Mahasiswa Bogor (PMB) Aldi Rachmat angkat bicara terkait permasalahan tersebut.

Diperoleh informasi dari masyarakat permasalahan yang sudah beberapa tahun belakang ini tidak ada titik temu dan permasalahan yang tak kunjung usai. Aldi mengatakan, “menurut informasi dari masyarakat kami sangat menyayangkan kepada pemkot bogor dan dinas terkait yang tidak tegas dalam menyelesaikan masalah tersebut sehingga dampak dari Limbah dan Kotoran RPH tersebut sangat mengganggu masyarakat yang terkena dampaknya langsung”.

Kami pun sudah mengetahui bahwa keberadaan RPH Bubulak milik Pemkot tersebut bekerja sama dengan PT. STF yang saat ini belum ada kejelasannya terkait perizinannya, sehingga kami mempertanyakan soal Amdal UKL dan UPL nya. Ujar Aldi

Aldi pun menambahkan, “masyarakat pun sudah menggelar rapat kemarin Rabu, 12/08/20 dengan kadis DKPP Anas Rasmana namun pertemuan tersebut tidak ada komentar dari kadis dinas DKPP dan langsung meninggalkan tempat rapat yang di adakan di perumahan Bogor view. Sehingga kami beranggapan kadis DKPP tidak tegas dalam menyelesaikan permasalahan ini.! Dan kami menegaskan kepada Kepala Dinas DKPP agar tegas dalam menyikapi permasalahan tersebut dan segera mencari solusi agar konflik dan permasalahan ini cepat di selesaikan. Tegas Aldi Rachmat

Dalam pertemuan warga dengan dinas DKPP pada kesempatan tersebut, perwakilan dari PT STF tidak berkenaan hadir. Ketidakhadiran pihak PT membuat warga pun kecewa. Sehingga kami beranggapan bahwa PT. STF tidak bisa menunjukan itikad baik kepada masyarakat yang terkena dampak pencemaran limbah tersebut.

Aldi pun menuntut agar Pemerintah Kota Bogor saat ini harus bersikap adil dalam mengatasi permasalahan tersebut dan menemukan langkah yang kongkrit demi keselamatan dan kesehatan masyarakat. Kami pun akan melakukan aksi demonstrasi dengan masyarakat jika tidak ada langkah yang kongkrit dari pemerintah kota bogor sendiri.

Menambahkan informasi dari salah satu warga Perumahan Bogor View Ari Rachmat mengatakan, “Rapat digelar warga tersebut sebelumnya bersamaan dengan adanya keluhan menyangkut pencemaran limbah dan kotoran sapi dimana menimbulkan bau tak sedap.

“Kita mempertanyakan soal perizinan PT STF. PT tersebut diketahui telah bergabung dengan RPH. Warga menduga bahwa PT STF diizinkan masuk ke RPH itu lantaran ada campur tangan orang kuat,”ujar Ari Rahmat warga Perumahan, ditemui di sela pertemuan, Rabu (12/08/20).

Ari menjelaskan, sesuai Permentan 2010 pasal 40 RPH bubulak adalah jenis golongan satu. Dimiliki dan dikelola oleh pemerintah. Di dalam permen jelas dikatakan bahwa RPH hanyalah tempat pemotongan hewan. Yang artinya dikhususkan hanya untuk tempat pemotongan hewan saja.

“Kami pun bertanya mengapa itu terjadi mengapa PT STF ada disana?.
Karena hingga kini kami menduga PT itu juga belum memiki ijin Amdal, UPL UKL dan diduga belum memiliki penanganan limbah (Ipal) yang baik,”ujar Ari.

Seharusnya, sambung dia, pemerintah kota Bogor memberhentikan PT itu dari segala bentuk kegiatan usaha. Selain itu, kata Ari sejak PT itu berada di Bubulak warga hingga saat ini tidak mendapatkan banyak keuntungan justru warga lebih banyak mendapat mudaratnya.

“Untuk itulah ribuan warga terdampak limbah menuntut Walikota Bogor untuk bersikap tegas menutup PT itu dari segala bentuk aktivitas,”jelas Ari lagi.

“Kami kecewa. Disi lain perusahaan tidak menganggap kami ada. Selain itu PT STF juga tidak menghargai pemerintah, padahal sebelumnya undangan sudah kami serahkan tapi mengapa mereka tidak memberikan alasan yang jelas,”ungkap Ari. (Red)

5 comments

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *