KPK Minta Pemda Serius Menindaklanjuti Keluhan Bansos

JAKARTA — Selama Masa Pandemi Covid 19 Bantuan Sosial terus digulirkan bagi warga masyarakat yang terdampak baik oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah. Dan untuk turut megawal pelaksanaan penyaluran bansos daripada penyimpangan dan penyalahgunaan yang berpotensi pada tindakan korupsi,  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerbitkan aplikasi JAGA Bansos untuk menampung keluhan masyarakat terkait hal tersebut.
Melalui aplikasi JAGA Bansos pulalah KPK telah menerima total 894 keluhan terkait penyaluran bansos yang disampaikan masyarakat.
Dari total 894 keluhan 369 di antaranya mengeluhkan tidak menerima bansos meskipun telah terdaftar. Enam topik keluhan lainnya yang juga disampaikan pelapor, yaitu bantuan tidak dibagikan oleh aparat kepada penerima bantuan sebanyak 100 laporan.

Dikutip dari laman resmi KPK RI berdasarkan catatan KPK, per-7 Agustus 2020 saja ada sekitar 54 laporan masyarakat yang lambat atau belum direspons oleh pemda. Padahal telah lebih dari tujuh hari kerja sesuai batas waktu yang ditentukan untuk memberikan respons atas keluhan masyarakat yang diterima JAGA Bansos dan telah diteruskan ke pemda terkait

Untuk itu Komisi Pemberantasan Korupsi meminta pemerintah daerah serius menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait penyaluran bantuan sosial tersebut.

Dalam aplikasi JAGA, setiap keluhan yang masuk akan diverifikasi oleh tim JAGA Bansos maksimal dalam waktu tiga hari. Setelah itu, tim akan meneruskan keluhan tersebut kepada pemda atau instansi terkait untuk ditindaklanjuti. Dalam waktu paling lama tujuh hari kerja pemda atau instansi terkait wajib merespons apakah keluhan tersebut telah diterima dan sedang dalam proses tindak lanjut dengan mengubah status penanganan keluhan pada aplikasi JAGA.

Selanjutnya, ada 73 keluhan terkait bantuan dana yang nominalnya tidak sesuai dari yang seharusnya diterima, lalu, keluhan penerima fiktif berjumlah 45 laporan (nama di daftar bantuan tidak ada), mendapatkan bantuan lebih dari satu berjumlah 9 laporan, bantuan yang diterima kualitasnya buruk 6 laporan, seharusnya tidak menerima bantuan tetapi menerima bantuan 5 laporan, dan selebihnya 287 laporan dengan beragam topik lainnya.

Keluhan tersebut disampaikan oleh 784 pelapor yang ditujukan kepada 243 pemda yang terdiri dari 19 pemerintah provinsi dan 224 pemerintah kabupaten/kota. Provinsi yang paling banyak menerima keluhan adalah Jawa Barat dengan total 197 keluhan meliputi 26 pemda. Berikutnya adalah Jawa Timur dengan total 149 keluhan di 26 pemda dan Jawa Tengah menerima 78 keluhan di 29 pemda.

Dari total 894 keluhan, sebanyak 375 laporan telah selesai ditindaklanjuti oleh pemda terkait, 207 laporan sedang dalam proses tindak lanjut, 119 laporan masih dalam proses verifikasi, dan 139 lainnya masih menunggu konfirmasi dan kelengkapan informasi dari pelapor.

Untuk diketahui JAGA Bansos merupakan fitur tambahan dalam platform pencegahan korupsi JAGA yang diinisiasi KPK untuk menampung keluhan masyarakat terkait penyimpangan/penyalahgunaan penyaluran bansos. Selain itu, fitur ini juga menyediakan informasi panduan ringkas tentang bansos sebagai edukasi untuk masyarakat.

Masyarakat dapat menyampaikan keluhannya secara langsung melalui gawai dengan mengunduh aplikasi JAGA (JAGA Apps) di Play Store dan App Store serta melalui situs https://jaga.id (**)

8 comments

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *