Matinya Fungsi Bangunan Pengelolaan Sampah Di Desa Nagreg, Dipertanyakan Masyarakat

KAB. BANDUNG — Gedung bangunan pengelolaan sampah yang berlokasi di Kp. Cibeneur Desa Nagreg Kec. Nagreg Kab. Bandung, yang dibangun dari Dana Desa bersumber dari APBN di tahun 2016, dan dibangun masih di masa Nanang sebagai Kades Nagreg hingga sekarang.

Menurut penjelasan masyarakat sekitar yang berhasil tim media tanyai, diperoleh keterangan bahwa, kondisi bangunan persaat ini, fungsi bangunan pengelolaan sampah itu mati dan terbelengkalai atau tidak dioperasionalkan, tidak terurus dan terkesan diabaikan.

Sewaktu didapatnya data report temuan tersebut, tim media menelusuri langsung ke lokasi tempat bangunan pengelolaan sampah yang dimaksud, juga melakukan klarifikasi kepada Aparatur Desa, pihak terkait dan tokoh masyarakat desa Nagreg.

Didapat hasil konfirmasi dari masyarakat sekitarnya, bahwa bangunan pengelolaan sampah yang terletak di Kp Cibeneur desa Nagreg itu, dapat dikatakan tidak pernah digunakan sejak dibangun 2016 lalu.

Tampaknya jalan masuk ke tempat bangunan pengelolaan sampah juga rusak, dan rumput ilalang di sekitar bangunan tumbuh tinggi tidak terawat, tidak ada pintu yang menutupi bangunan seluas 9 meter persegi itu.

Sementara lantai bangunan pun masih beralaskan tanah, belum diplester semen ataupun dipasang keramik, serta kolam pengolahan untuk tempat sampah basah juga tidak ada.

Sewaktu tim media mendatangi kantor desa Nagreg untuk meminta konfirmasi & klarifikasi, saat itu kades tidak ada di tempat, tetapi diterima Sekdes Maman Suratman, dan dari sekdes didapat penjelasan sebagai berikut :

“Bangunan pengelolaan sampah Desa Nagreg dibangun, saat saya belum menjabat Sekdes, dan waktu itu saya sebagai Kasipem Desa Nagreg” ungkap Maman.

“Waktu itu Bapak Nanang sebagai Kepala Desa, dan Sekdesnya Bapak Momo yang sekarang ditarik ke kecamatan, jadi saya tidak tahu persis soal anggaran untuk pembangunan itu” papar Maman menjelaskan.

Dilain pihak keterangan salah satu tokoh masyarakat, Edi Boding yang sempat dihubungi tim media, dalam wawancaranya, mengungkapkan terkait hal ini.

“Seyogyanya setiap pelaksanaan program desa, harus selalu mengadakan musyawarah dengan tokoh masyarakat, para ketua RW, RT juga instrumen pemerintahan lainnya, biar jangan sampai banyak penyalahgunaan anggaran” pendapat dan saran Edi Boding.

Perlu diketahui, bahwa untuk dapat menyikapi permasalahan kasus temuan di desa Nagreg diatas, sudah jauh jauh hari Pemerintah Pusat maupun Daerah, baik Presiden, Menteri, Gubernur hingga Bupati selalu mengingatkan, agar para Kepala Desa dan perangkatnya jangan main main pada kebijakan Dana Desa, ada sangsi berat menjerat bila melanggarnya.

Segala hal menyangkut Dana Desa dan pengalokasiannya, Pemerintah telah menetapkan Dasar Undang Undang & Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, seperti Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (“UU Desa”), PP Nomor 60 Tahun 2014, tentang Dana Desa (DD) yang Bersumber dari APBN.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor.

Jadi, pada hakikatnya, dalam menjalankan tugasnya, perangkat desa dilarang untuk menyalahgunakan wewenangnya, dan apabila ada indikasi pelanggaran, baik secara administratif maupun Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), maka masyarakat bisa melaporkannya.

Sebagai masyarakat yang sadar hukum, apabila melihat adanya indikasi pelanggaran Mal Administrasi atau Tipikor yang dilakukan perangkat desa, sangat layak untuk melaporkannya ke pihak berwenang.

Pelaporan masyarakat dapat ditujukan ke Insfektorat, Ombudsman Perwakilan dan kedinasan, apabila menyangkut hal Mal Administrasi, atau ke Kepolisian, Kejaksaan, Kejari dan keatasnya, bila menyangkut hal Tindak Pidana Korupsi / Tipikor. (Ydk/Krn)

9 comments

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *