Kepala Sekolah Yang Sudah Dilantik Tidak Perlu Sombong Dan Jangan Berpolitik

BANDUNG — DemikianGubernur Jawa Barat , H.M. Ridwan Kamil melantik 572 Kepala Sekolah SMA SMK/ SLB secara virtual di Gedung Pakuan Kota Bandung 10 Juli 2020 dan acara tersebut berjalan dengan lancar.

Dalam arahannya Ridwan Kamil menghimbau agar kepala sekolah yang sudah dilantik agar tidak melakukan hal hal yang tidak mendidik terutama dilingkungan sekolah ada beberapa hal yang harus dijaga selama menjadi kepala sekolah yaitu seperti tidak sombong, melakukan tindak kekerasan dan tidak berpolitik

Gubernur Jawa Barat dalam acara pelantikan mengatakan, Kepala sekolah yang dilantik diminta dapat menjadikan selain kepala sekolah merupakan amanah sebagai tugas tambahan disamping menjadi guru juga kepala sekolah harus bisa menjadikan rumah yang kedua bagi para murid yang dapat menciptakan suasana yang menyenangkan.

Dan harus dicatat, bahwa kepala sekolah itu bukan promosi karena kepala sekolah itu adalah sebagai tugas tambahan dan kembali menjadi guru. Katanya.

Kemudian menjadi kepala sekolah harus mengutamakan tugas sebagai kepala sekolah dan fokus kepada tanggung jawab pekerjaan dan tidak boleh ada beban ikatan lainnya juga mampu menghadapi tantangan terhadap kemajuan teknologi artinya kepala sekolah diminta untuk melek digital dan harus kreatif dan sensitif tentang isu-isu digital. Katanya.

Selain itu Ridwan Kamil juga mengatakan sebagai kepala sekolah adalah Aparatur Sipil Negara ( ASN ) yang mengabdi kepada negara harus mampu menjaga integritas yang tidak terlibat dalam politik praktis terlebih kepala sekolah sebagai guru untuk tidak melakukan hal tindak kekerasan didalam lingkungan sekolah, dan harus dicatat kalau ada kepala sekolah melakukan tindak kekerasan di dalam lingkungan sekolah akan diberi hukuman. Ungkap Emil.

Pelantikan dilakukan berdasarkan Surat Badan Kepegawaian  Daerah provinsi jawa barat  Nomor : 446/ KPG.07/ Bangrir/2020, melaksanakan peraturan pemerintah No 11 Tahun 2017, tentang management pegawai negeri sipil sebagaimana telah diubah menjadi peraturan pemerintah no17 tahun 2020. Tentang perubahan atas peraturan  pemerintah no11 tahun 2017, tentang management pegawai negeri sipil dan peraturan kepegawain negara no 7 tahun 2017. Tentang tatacara pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji jabatan administrator, pengawas, fungsional, jabatan  pimpinan tinggi, sebagaimana telah diubah dalam peraturan Badan Kepegawaian Negara  no 21 tahun 2017.
Tentang perubahan atas peraturan Badan Kepegawaian Negara  no 7 tahun 2017, tentang cara pelantikan atau pengambilan sumpah janji jabatan, yang dilantik wajib melakukan  sumpah jabatan. Sekolah tingkat SMA, SMK serta SLB di Wilayah Dinas  Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Disaksikan langsung oleh Kadisdik Jabar, H. Dedi Supandhi, Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat,  Kepala Bidang Guru Tenaga Kependidikan Disdik Jabar, Drs. H. Asep Suhanggan serta Sekertaris Daerah Provinsi Jawa Barat dan Unsur Pejabat Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat secara Virtual.

Sebanyak 572 Orang  Kepala Sekolah  SMA/ SMK dan SLB yang dilantik dibekali amanat oleh Gubernur Jabar, termasuk pada Kadisdik Jabar  Dedi Supandhi metitipkan  agar dalam jabatan tidak berpolitik, harus loyal pada NKRI ( Negara Kesatuan Republik Indonesia) dan Pancasila, ujar Ridwan Kamil.

“Jabatan hanya sementara tidak ada yang abadi, ada pelantikan ada pemberhentian, jabatan Kepala sekolah hanya tambahan, dalam kinerjanya akan dimonitor harus mampu meningkatkan index pendidikan di Jabar khususnya di Indonesia umumnya, melalui  IQ, EQ , SQ dan PQ menerapkan pada anak didik, jika ada yang melanggar dan diketahui berpolitik itu paling berat, akan diberhentikan dari jabatan dan ASN nya”, tegas Gubernur Jawa Barat pada 572 Orang kepala Sekolah  SMA/ SMK dan SLB  se Jabar dalam pelantikan. ( damanik )

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *