Jebolnya TPA Cipeucang, PERMAHI Layangkan Surat Ke DLH Kota Tangsel

TANGERANG SELATAN — PERMAHI Tangerang melayangkan Surat Permohonan Pertanggung Jawaban kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan terhadap fenomena yang terjadi akibat jebolnya TPA Cipeucang sehingga mencemari ekosistem aliran sungai Cipeucang. Perwakilan PERMAHI Tangerang melakukan audiensi kepada Dinas Lingkungan Hidup yang diwakili oleh Ketua Umum Athari Farhani, Sekretaris Jenderal Faiqah Nur Azizah, Ketua Biro Organisasi Pembinaan Ahmad Azharil, dan Sekretaris Bekraf Fauzan Yudistira, kedatangan mereka diterima langsung oleh Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Bapak Ir. Yepi Suherman, M.M.

Dalam audiensi yang dilakukan, PERMAHI Tangerang Lebih menekankan kepada Analisis mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang digunakan dalam pembangunan TPA Cipeucang, karena berdasarkan gelar perkara PERMAHI Tangerang menemukan bahwa AMDAL yang digunakan merupakan AMDAL yang telah daluarsa dan belum ada pembaharuan yang sesuai dengan perluasan kawasan TPA Cipeucang, serta letak yang tidak strategis TPA karena dibangun di bantaran sungai yang sangat rawan akan merusak ekosistem air.

Menurut ketua Permahi Dpc Tangerang, Athari Farhani mengatakan bahwa, Jebolnya Sheet Pile TPA Cipeucang mengakibatkan dampak yang luar biasa, tidak hanya kerusakan ekosistem disekitar aliran sungai namun dampaknya juga menganggu kesehatan masyarakat sekitar serta bau sampah yang menyengat.

Pemerintah dalam hal ini sudah jelas lalai dan melanggar konstitusi Pasal 28H ayat (1) yang menyatakan bahwa ” ‚ÄúSetiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan
lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.
Tidak hanya itu saja, beberapa undang-undangpun dilanggarnya seperti UU Nomor 32 Tahun 2009, UU nomor 5 Tahun 1990, UU Nomor 8 tahun 2011, UU nomor 17 tahun 2019.

Meskipun memang pemerintah Tangerang Selatan pihak yang paling bertanggung jawab dalam penyediaan TPA bagi masyarakat Kota Tangerang Selatan, namun harus menyediakan TPA
di lokasi yang tidak menimbulkan dampak terhadap pencemaran lingkungan. Ketersediaan TPA di lokasi yang jauh dari pemukiman masyarakat dan tidak merusak ekosistem yang ada di sekitarnya merupakan langkah penting agar terwujudnya kehidupan masyarakat sejahtera, sehat, dan nyaman. Lingkungan sekitar sebagai penyangga kehidupan masyarakat perlu mendapatkan perhatian dari Pemerintah Daerah agar kelesterainnya dapat terjaga. Sebagaimana yang di atur dalam Undang-undang No. 18 Tahun 2008 Tentang
Pengelolaan Sampah.

Sehingga jelas, bahwa sejak awal pemerintah sudah mengabaikan aspek hukum dan lingkungan dalam pembangunan TPA Cipeucang tersebut.

Sehingga kami dpc permahi tangerang berharap surat permohonan pertanggungjawaban tersebut dapat diterima saran dan masukanya oleh pemerintah. (Hendrik/Red)

 

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *