Ditengah Pandemi Covid-19, Siapa Peduli Sekolah Swasta?

JAWA BARAT — Pandemi Covid 19 telah menghentikan banyak bidang kegiatan, termasuk pendidikan. Di tengah isu kenormalan baru, banyak saran agar sekolah tetap tidak melakukan pembelajaran tatap muka mengingat resiko penularan yang masih tinggi.

Kemendikbud sendiri telah mengeluarkan siaran pers yang menyatakan bahwa ada perbedaan antara tahun ajaran baru dengan tanggal dimulainya kegiatan belajar mengajar (KBM) untuk tatap muka.

Siaran pers ini menjawab banyaknya kekhawatiran dari berbagai pihak, terutama orang tua. Pada awal diberlakukan pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan sistem daring ditanggapi dengan gegap gempita, inilah saatnya memafaatkan teknologi informasi.

Tetapi ternyata kesiapan sekolah, guru, siswa dan orang tua menghadapi perubahan itu banyak terkendala. Sekolah belum memiliki aplikasi yang murah dengan dukungan jaringan yang stabil.

Akhirnya yang terjadi adalah menggunakan aplikasi gratis yang banyak beredar atau memanfaatkan aplikasi chatting, yaitu penugasan melalui whatsapp.

Orang tua mengeluh karena banyaknya tugas yang harus diselesaikan oleh anaknya, sementara tidak semua orang tua mampu mendampingi anak-anaknya.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia menyatakan bahwa anak-anak mengalami stress karena banyak tugas dari pihak sekolah. Ahli kesehatan anak-anak menyatakan anak-anak jangan sampai stress karena menurunkan daya tahan tubuh mereka.

Kemendikbud akhirnya mengeluarkan surat edaran nomor 4 tahun 2020 yang intinya menciptakan pembelajaran berkualitas dan menyenangkan di masa Covid 19, lebih mengutamakan kesehatan dan keselamatan peserta didik.

Pembelajaran dalam jaringan atau jarak jauh dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa, tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas maupun kelulusan.

Surat edaran itu menjadi acuan dan diikuti surat edaran kepala dinas di masing-masing Provinsi, Kota dan Kabupaten. Nasib sekolah Swasta Data jumlah sekolah swasta berdasarkan jenjang dari mulai TK sampai Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), termasuk Sekolah Luar Biasa (SLB) di Indonesia mencapai 138.277 sekolah, berdasarkan data pokok pendidikan Kemendikbud terdiri dari TK 87.726, SD 16.270, SMP 15.733, SMA 6.763, SMK 10.191 dan SLB 1.594. Jumlah akan bertambah dengan data jumlah madrasah yang dikelola Kemenag.

Jika data sekolah digabungkan dengan madrasah, dan tidak memasukkan jenjang TK ada sekitar 263 ribuan sekolah dan madrasah. Dari jumlah tersebut sepertiganya adalah sekolah swasta.

Studi yang dillakukan Center for Indonesia Policy Studi di Jakarta, menyatakan bahwa setengah dari jumlah swasta yang ada adalah sekolah swasta yang berbiaya rendah.

Hasil studinya dipublikasikan dengan judul yang cukup menggugah nurani, “Sekolah Swasta Berbiaya Rendah Melayani masyarakat Miskin, Tapi Terpinggirkkan”.

Lalu bagaimana nasib sekolah-sekolah swasta di tengah pandemi Covid 19 ini? Secara substantif inilah beberapa hal yang dihadapi sekolah swasta di tengah Pandemi Covid 19: Pertama, perpanjangan pembelajaran jarak jauh bagi swasta sangat dilematis.

Semakin lama pembelajaran jarak jauh, semakin kesulitan untuk menerima pemasukan, dan ini berdampak pada penggajian guru dan tenaga kependidikan. Badan Musyawarah Perguruan Swasta Kota Semarang menerima laporan dari penyelenggara sekolah swasta pemasukan iuran sekolah sangat rendah, dalam kisaran 20% – 25%.

Kondisi ini terjadi juga di Kota Bogor, BMPS Kota Bogor menerima laporan yang sama dari para pengelola sekolah swasta. Hal ini sudah penulis sampaikan kepada Walikota Bogor Bima Aria, pada saat pertemuan pemangku kepentingan pendidikan di Kota Bogor, Sabtu 30 Mei 2020, pertemuan meminta masukan kapan sebaiknya sekolah dimulai kembali.

Dalam pertemuan penulis sampaikan bahwa sudah ada penyelenggara yang menjual asetnya untuk mengggaji guru, sementara BOSDA saat ini dialihkan dulu prioritasnya. Di beberapa Kota dan Kabupaten banyak penyelenggara yang sudah tidak mampu lagi menggaji guru.

Macetnya pembayaran sekolah diselorohkan oleh kawan pengurus BMPS Semarang sikap orang tua terhadap pembayaran seperti menonton bioskop atau naik angkutan kota, tidak ada pelayanan berarti tidak bayar.

Kedua, dengan macetnya pembayaran, padahal pembelajaran jauh tetap diberlakukan tentunya berpengaruh terhadap operasional pembelajaran.

Mau daring atau luring, tetap membutuhkan biaya. Sekolah yang belum tersedia sarana daring, tetap membutuhkan biaya untuk mendukung pembelajaran jarak jauh. Membuat tugas, memperbanyak tugas, menghubungi orang tua, kemudian memeriksanya.

Sekolah tidak seperti bidang lain, ketika menurun pendapatan lalu tidak serta merta mem-PHK gurunya, tidak semudah itu. Karena ada tanggung jawab yang lebih tinggi lagi yaitu peserta didik.

Bisa dibayangkan kalau PHK berlaku, sekolah secara bersama-sama menyatakan tidak mampu, muridnya mau ditampung di mana? Apakah dibiarkan putus sekolah? Hal-hal ini secara etis tidak mungkin, meskipun ada orang tua yang bersikap seperti pada layanan makanan online, No Food No Pay.

Ketiga, masalah penerimaan peserta didik baru (PPDB), sampai saat ini sekolah swasta masih degdegan, apakah penerimaannya akan sesuai dengan tahun sebelumnya.

Perhitungan sederhananya, jumlah siswa yang keluar minimal sama dengan yang akan masuk. Hal ini akan membantu pembiayaan sekolah swasta.

Dengan kondisi Covid-19 beberapa sekolah yang biasanya sudah menerima jumlah siswa secara signifikan masih terseok-seok karena kondisi saat ini.

Keempat, seandainya keadaan normal baru mulai berlaku bagi sekolah, maka sekolah boleh dibuka untuk tatap muka. Ketika sekolah buka protokol kesehatan harus dijalankan secara ketat. Bagi beberapa sekolah tentu akan sangat menyulitkan.

Misalnya sistem shift perjenjang, contoh kasus sekolah SMA swasta yang memiliki 600 siswa, masing-masing jenjang 200 siswa, sebelum masuk wajib cuci tangan.

Menurut ketentuan cuci tangan yang memenuhi standar adalah 20 detik dengan membasuh seluruh bagian tangan. Berarti waktu yang dibutuhkan 4000 detik atau sekitar 66 menit untuk cuci tangan. Untuk itu dibutuhkan sedikitnya tujuh tempat cuci tangan agar antrian tidak panjang.

Lalu seandainya wacana yang berusia 45 tahun ke bawah yang boleh beraktivitas atau bisa hadir ke sekolah, berarti guru-guru yang berusia 45 tahun ke atas tetap di rumah, ini juga menambah persoalan sekolah. Permasalahan-permasalahan tadi harus segera dicarikan solusinya.

Pendidikan adalah amanat konstitusi, pemerintah sudah seharusnya berterima kasih pada sekolah swasta yang tetap berusaha melayani hak pendidikan peserta didik. Dalam kondisi seperti ini para penyelenggara sekolah swasta sudah selayaknya diajak diskusi duduk bersama untuk mencari solusi terbaik. Hal ini dilakukan agar pelayanan dan kualitas pembelajaran tetap dapat dijaga, dan nasib-nasib guru serta tenaga pendidikan
swasta tetap terjamin. (Ydk/Kj)

Penulis : Syabar Suwardiman, M.Kom
Sekretaris Badan Musyawarah Perguruan Swasta Kota Bogor
Kepala Bidang Akademik YBBS

3 comments

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *