Diduga Rangkap Jabatan, Kinerja dan Status TKSK Kec. Rancabungur Dipertanyakan

RANCABUNGUR — Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang biasa disingkat dengan TKSK adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi, dan kewenangan oleh Kementerian Sosial, dinas sosial daerah provinsi, dan/atau dinas sosial daerah kabupaten/kota untuk membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai lingkup wilayah penugasan
di kecamatan. TKSK diatur dengan Peraturan Menteri Sosial tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Nomor 28 tahun 2018.

Penetapan TKSK itu sendiri berdasarkan Permensos tersebut bertujuan untuk :
meningkatkan peran serta masyarakat dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di tingkat kecamatan;
melaksanakan koordinasi dengan potensi dan sumber kesejahteraan sosial lainnya dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di tingkat kecamatan; dan
meningkatkan kerja sama dan sinergi antara program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dengan program pembangunan lainnya di tingkat kecamatan. Adapun Tugas TKSK adalah membantu Kementerian Sosial, dinas sosial daerah provinsi, dan dinas sosial daerah kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di tingkat kecamatan. Dan diantara Fungsi TKSK di dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial meliputi:
koordinasi;
fasilitasi; dan
administrasi.

Dengan banyaknya tugas dan fungsi serta luas wilayahnya yang mencakup 1 kecamatan tersebut, maka seoarang TKSK tentunya di tuntut fokus dan profesional dalam menjalankan tugasnya.

Nah apa jadinya jika seorang TKSK yang diangkat dan di SK kan langsung oleh Kementerian tersebut, ternyata juga punya pekerjaan lain alias rangkap jabatan.

Seperti yang terjadi di Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor. Berdasarkan keterangan dari sumber yang minta namanya tidak dipublikasikan, mengatakan bahwa saudara inisial (DA), selain memjadi petugas TKSK Kecamatan Rancabungur, DA juga diduga rangkap jabatan sebagai perangkat Desa (Kaur Kesra) di salah satu Desa di Kecamatan tersebut.

” Bagaimana bisa maksimal menjalankan tugasnya, jika dia rangkap jabatan. Apalagi saat pandemi Covid-19 ini, banyak bansos dari kementerian sosial yang harus di awasi penyaluranya. Dan apakah dibenarkan secara aturan, seorang tksk itu boleh merangkap jabatan lain,” ujar warga/ narsum.

Saat hal ini di konfirmasi kepada Fahrudin selaku Koordinator Daerah (Korda) yang membawahi para TKSK se-Kabupaten Bogor, jawabannya terkesan melindungi/menutupi. Fahrudin menjawab kurang tau dan beralasan belum pernah baca SKnya.

“kurang tau jga bang,, klo TKSK kan rekomendasi dri kecamatan yg di SK kan oleh kementrian. dan saya belum pernah baca SKnya,” ujar Fahrudin.

Namun sebaliknya saat dikonfirmasi langsung ke pihak Dinas terkait yaitu Dinas Sosial Kabupaten Bogor, melalui Kepala Dinasnya, dengan tegas Rustandi menyatakan bahwa hal tersebut dilarang/tidak boleh.

“Apakah ada yang seperti itu, silahkan di laporkan untuk kami tindak lanjuti,” ucap rustandi menjawab pesan whatsaap yang dikirin wartawan media ini.

Terpisah, hingga berita ini diturunkan, DA selaku TKSK Kecamatan Rancabungur, belum juga bisa di konfirmasi. Meskipun awak media ini sudah berusaha menghubungi yang bersangkatan melalui kontak telepon dan melalui pesan whatsappnya, namun yang bersangkuatan, seperti enggan merespon. Itu terlihat dari pesan yang dikirim hanya di baca namun tidak dibalas. (sto/team)

5 comments

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *