Diduga Ada Mark-up Harga Pada Penyaluran BPNT, Pengawasan Dinsos dipertanyakan

BOGOR — Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Bogor nampaknya perlu di evaluasi agar tujuan pokok digulirkannya BPNT yang tercantum dalam Pedoman Umum Bantuan Sosial Pangan yang dikeluarkan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy selaku Ketua Tim Pengendali Pelaksanaan Bantuan Sosial Nontunai bisa terpenuhi.
Berdasarkan pantauan media ini di lapangan, diduga terdapat ketidak tepatan kwalitas komoditi dan ketidak tepatan harga yang ditetapkan pihak ditributor dan agen penyalur kepada para Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Dari hasil pengamatan di beberapa desa di Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor yang sudah menerima atau menyalurkan BPNT, diantaranya Desa Leuwinutug, Desa Tangkil juga salah satu desa di keacamatan Sukaraja yakni Desa Cijujung, di temukan beberapa hal yang diduga telah menyalahi aturan terkait kwalitas 4 Komoditi bahan pokok yang disalurkan. Seperti bahan pokok beras, dimana seharunya beras yang di salurkan itu kwalitasnya premium namun kenyataannya kwalitasnya hanya medium.
Selain itu juga terkait ketepatan harga juga diduga telah terjadi mark-up harga atas 4 jenis komoditi yang di salurkan Distributor melalui agen-agen yang ada di desa/kelurahan.
Untuk Desa Cijujung Kecamatan Sukaraja dengan jumlah KPM Reguler 270 dan KPM BPNT Perluasan sebanyak 323 KPM. Para KPM dengan nilai bantuan sebesar Rp.200.00,- tersebut hanya mendapatkan beras 10Kg, Telur 10 Butir, Kacang tanah 1Kg dan jeruk 1Kg, yang jika di hitung sesuai harga pasaran nilainya takan sampai pada angka Rp. 200.000,-
Begitu juga yang ditemukan di Desa Tangkil, Leuwinutug kecamatan citeureup, setiap KPM dengan nilai bantuan sebesar yang sama, juga hanya mendapatkan bahan pokok beras kwalitas medium sebanyak 10 Kg, daging Ayam 1Kg, Kentang 1 Kg dan Buah Nanas masing-masing 3biji (1Kg) yang diakui sendiri oleh TKSK Kecamatan Citeureup nilai 4 Komoditi itu  jika dihitung sesuai harga pasaran paling banyak nilainya sekitar Rp. 150.000,- hingga 160.000,- saja kata Tatang saat dikonfirmasi media ini, Senin (22/06/2020).
Terkait kualitas beras, tatang juga mengamini bahwa seharusnya dalam Pedoman Umum Bantuan Sosial Pangan, kualitasnya berasnya minimal premium, tapi kenyataannya kualitasnya yang disalurkan medium 1, ujarnya.
“Yang saya tau kualitas berasnya ya medium1 dan kita tau lah berapa harga beras dengan kualitas tersebut, terkait kualitas komoditi baik pada program BPNT reguler maupun pada BPNT Perluasan, itu sudah kami laporkan,” ungkap Tatang.
“Setiap bulan semua TKSK itu selalu melaporkan terkait pengawasan di lapangan, untuk BPNT Perluasan ini saja pelaporan kami sudah dalam on progres, tapi sudah sampai ke dinas kok, melalui kordanya, nanti kalo sudah beres semuanya baru kami laporkan secara menyeluruh,” kata tatang.
Saat ditanyakan Perusahaan mana yang menjadi suplier di wilayah kecamatan Citeureup dengan jumlah KPM nya 2800, Tatang Menyebutkan nama PT. Berkah Cakrawala Grup (BCG) yang beralamat di Cibinong besama anak perusahaannya PT. Andalas Wahana Raya Mandiri yang menjadi supliernya.
” Semua TKSK tau siapa penyalurnya itu dari agen. karena agen-agen itulah yang bersepakat dengan distributor, dan terkait jenis komoditinya pun berdasarkan Pesanan Order  (PO) dari agen,” terang tatang.
Keterangan : Drs. Djodi Anggoronadi, Kasi Penanganan Fakir Miskin Dinsos Kabupaten Bogor

Terpisah Dinas Sosial Kabupaten Bogor selaku tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan saat dikonfirmasi terkait prihal diatas pada hari yang sama yakni Senin (22/06/2020) melalui Djodi Anggoronadi Kasi Fakir Miskin pada Bidang Balinsos dan Fahrudin selaku Korda (Koordinator Daerah) mengatakan, bahwa untuk program bantuan sosial pangan BPNT tersebut, Dinsos hanya fokus ke data KPM, karena penyaluran BPNT itu sendiri sepenuhnya kewenangannya Bank penyalur.

Saat ini ada dua Bank yang mengurus BPNT di Kabupaten Bogor yaitu Bank BNI yang menangani BPNT Reguler dan Bank Mandiri yang menangani BPNT Perluasan. Untuk Bank BNI data yang tercatat di Dinsos, ada 6 (enam) Perusahan Distributor/Suplier, jumlah agen ada 352 dengan jumlah KPM yang di tangani sejumlah 169.916 KPM dan Bank Mandiri agennya sebanyak 563 dan menangani 95.915 KPM.
” Untuk ditributor/suplier dari Bank BNI ada 6 (enam) diantaranya PT AAM, PT.BPP, PT. PUTRA INDUNG, yang tiga lagi lupa,” kata Djodi.
Sementara untuk BPNT perluasan yang ditangani Bank Mandiri hingga saat ini kami belum tau siapa saja distributornya, karena belum ada laporan dari pihak TKSK dilapangan.
Jodi mengatakan, selain terkait data KPM, tupoksi Dinsos lainnya yakni memastikan KPM mendapatkan Hak nya yang mencakup 6T yakni (Tepat Sasaran, Tepat Waktu, Tepat Administrasi, Tepat Harga, Tepat Kualitas, dan Tepat Laporan).
Terkait temuan yang disampaikan adanya ketidak tepatan harga dan Ketepatan kualitas, baik Djodi selaku Kasi dan Fahrudin selaku Koordinator Daerah (Korda) memberikan pernyatan berbeda dengan apa yang disampaikan TKSK Kecamatan Citeureup.
Keduanya mengaku belum ada laporan dari tksk terkait perbedaan kualitas beras yang disalurkan tersebut.
“Terkait kualitas Beras yang seharusnya kualitas premium tapi diberikan medium Selama belum ada laporan terkait itu ya kita anggap sesuai,” ucap Fahrudin.
Namun terkait hal itu, kami sudah memberikan formulis ke teman-temanTKSK untuk mengisi data terkait Ketepatan Harga dan Ketepatan Kualitas itu, ujarnya.
Fachrudin juga memberikan contoh 4 komoditi BPNT yang menurutnya sudah sesuai tepat harga dan tepat kualitas seperti 4 bahan komoditi berikut : Beras 10 Kg dengan harga Rp.12.500/Kg, Daging Ayam 1Kg Rp. 38.000,- Kentang 1Kg Rp. 17.000,- dan Jeruk 1Kg Rp. 20.000,- sehingga total nya Rp. 200.000,- sesuai dengan jumlah bantuan yang diterima per KPM
Untuk diketahui tujuan program bantuan sosial pangan yang digulirkan pemerintah seperti yang tercantum dalam pedoman umumnya adalah sebagai berikut :
1. Mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan.
2. Memberikan gizi yang lebih seimbang kepada KPM.
3. Meningkatkan Ketepatan sasaran, waktu, jumlah harga, kualitas, administrasi dan
4. Memberikan pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan.
Sehingga dari tujuan tersebut diharapkan manfaat nya antara lain, meningkatkan ketahanan pangan di tingkat KPM, sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan. Serta meningkatnya transaksi non tunai dalam agenda Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT). [Sto/Tim]

3 comments

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *