BOGOR — Ketua Organisasi Forum Komunikasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Kabupaten Bogor Budiantoro, membantah tudingan salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Patroli yang disampaikan didepan forum audiensi LSM dan Wartawan dengan Kadisdik Kabupaten Bogor, Kamis (18/06/06).
” Organisasi Forum PKBM Kabupaten Bogor tidak pernah ngumpulin uang atau bayar partisipasi. Yang mereka anggap partisipasi itu, mungkin iuran anggota organisasi. Organisasi apapun bisa hidup pasti perlu anggaran karena tidak ada jaminan dari pemerintah. Dan setiap organisasi dapat anggaran tentunya agar organisasi hidup perlu iuran. Dan iuran organisasi tercantum dianggaran dasar dan anggaran rumah tangga, besaran iuran ditetapkan melalui mekanisme rapat kerja tahunan yang dihadiri seluruh anggota forum dan didalam pelaksanaan raker tahun 2019/2020 pelaksanaanya dihadiri oleh pihak dinas pendidikan,” jelas Budiantoro saat dikonfirmasi media ini melalui kontak whatsappnya.
Lanjut Budi lagi, Secara organisasi, iuran itu sah dan sesuai aturan. Kalau perlu dokumen raker besok saya mintakan ke sekretaris atau pengurus yang lain, imbuhnya.” Bedakan antara ngumpulin /partisipasi/dan iuran anggota. Cari di kamus bahasa indonesia dan suruh belajar lagi LSM nya yang ngomong,” tukas Budi.
Besok saya mintakan foto kegiatan Raker waktu itu yang dihadiri pejabat dinas pendidikan. Ada daftar hadirnya kok, acara juga yang buka pak Sekdis, imbuh Budi.
” Jadi Kalau ada data fiktif dan tidak fiktif data didinas semua, Wajib Belajar pkbm yang mau jadi siswa sebelumnya diverifikasi dulu ijasahnya, Kartu Keluarganya dan semua hasil verigikasi itu disimpan di dinas. Jadi bagaimana mau fiktif satu persatu pkbm wb nya diverifiki dan petugasnya orang dinas,” sebut budi.
“untuk lebih jelasnya terkait data dapodik silahkan tanya ke Dinas, semua ada di dinas,” pungkas Budiantoro.
Terpisah Atis Tardiana Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor saat dikonfirmasi terkait giat Raker FK-PKBM yang dihadirinya beberapa waktu lalu, membenarkan bahwa beliau hadir.“Ya saya hadir memberikan pengarahan mewakili Kadis, kalo ga salah itu pada bulan Oktober 2019,” jawab Atis.
Namun saat ditanyakan kembali terkait sejauh mana pengawasan dinas pendidikan terhadap data dapodik PKBM yang diduga di manupulasi dan di mark up, Atis enggan membalas pesan whatsapp wartawan media ini.
Sebelumnya dalam audiensi yang digelar secara bersamaan oleh LSM dan para wartawan dengan Kadisdik Kapupaten bogor, terungkap informasi dan data hasil temuan investigasi dari pihak LSM dan wartawan bahwa praktek-praktek atau modus yang diduga dilakukan para oknum pemilik/pengelola yayasan PKBM terkait mark-up data dapodik dan tumpang tindih data Wajib Belajar.“Bahkan menurut H. Arman Ketua LPKSM Patroli berdasarkan pengakuan salah satu kepala sekolah / pengelola PKBM yang sengaja tidak disebutkan identitasnya, mengaku mereka di tuntut untuk menghimpun atau mengumpulkan uang sejumlah Rp.50.000/WB untuk di setorkan kepada Forum Koordiantor PKBM Kabupaten Bogor,” ungkap Arman pada saat audiensi berlangsung.
Kadisdik Entis Sutisna pun pada kesempatan itu mengatakan akan segera menyikapi serius laporan tersebut.
“Berikan kami waktu, secepatnya akan kami panggil dan akan kami selesaikan secara kelembagaan, apapun itu rekomendasinya. Merinding saya dengan situasi PKBM dilapangan yang luar biasa seperti ini. Jika terbukti, maka nanti sambil kami adakan perbaiki sistem PKBM, mungkin untuk semester dua akan kami tahan dulu,” tukas Entis Sutisna. (sto)
I really like and appreciate your blog post.
Like!! Really appreciate you sharing this blog post.Really thank you! Keep writing.
bookmarked!!, I like your blog!
I really like and appreciate your blog post.
Like!! Thank you for publishing this awesome article.