Terima Laporan Ribuan Dapodik Siluman Pada PKBM Kabupaten Bogor, Kadisdik Merinding !!

BOGOR — Sejumlah LSM bersama awak media mendatangi kantor dinas pendidikan kabupaten bogor guna mengadukan temuan adanya penyalah gunaan pengelolaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) oleh sejumlah oknum pemilik yayasan, pada Kamis  siang (18/06/2020).

Dalam pertemuan atau audiensi tersebut di ungkapkan data dan fakta hasil investigasi dilapangan oleh beberapa awak media dan LSM.  Salah satunya sebagaimana yang diungkapkan H. Arman Ketua LPKSM PATROLI terkait dugaan manipulasi data atau mark-up data dapodik Wajib Belajar (WB) pada PKBM.

“Pada prinsipnya hasil temuan tim kami dilapangan saya sangat miris, kenapa? dimana ada salah satu PKBM yang dengan terang-terangan mengundang ibu-ibu pengajian dan tukang ojek untuk di photo di vidiokan dan dikondisikan seolah-olah mereka adalah WB di yayasan PKBM nya dengan iming-iming diberi imbalan. Rp.25.000,- saja,” ungkap Ketua LSM Patroli.
Arman juga mengatakan, bahkan menurut pengakuan salah satu kepala sekolah PKBM yang sengaja dirahasiakan identitasnya, kepada tim kami mengaku, bahwa mereka di tuntut untuk menghimpun atau mengumpulkan uang sejumlah Rp.50.000/WB untuk di setorkan kepada Forum Komunikasi PKBM Kabupaten Bogor.
“Semua data, rekaman, photo dan vidio tersebut ada pada kami,” beber Arman.
Lain hal pula apa yang diungkap oleh awak media dari Padjajaran Post yang menyebut salah satu lembaga PKBM di Kecamatan Pamijahan, yang memungut biaya kepada wajib belajarnya untuk Paket B sebesar Rp. 800.000,- dan Paket C Rp. 1.000.000,-. Serta data dapodiknya yang 200 an lebih tapi kenyataannya berdasarkan kroscek kelapangan hanya 4 orang saja.
Tak hanya itu, ada juga salah satu PKBM yang berada di Kecamatan Nanggung Kabupaten bogor yang  saat dikonfirmasi mengaku jumlah wajib belajarnya hanya 72 orang, namun ketika di kroscek di data dapodik kemendikbud jumlahnya sangat fantastis mencapai 1000 an orang pada tahun 2020 ini.

Menanggapi informasi dan data yang disampaikan, tersebut Kadisdik berjanji untuk menyikapi serius dan akan segera menerjunkan tim guna  mengklarifikasi, serta memverifikasi kebenaran temuan dan informasi tersebut.

”Kalau memang benar informasi dan fakta itu ada terjadi, ini sungguh luar biasa, saya merinding mendengarnya. Karena ini luar biasa maka kami akan sikapi ini serius dengan secepatnya turun langsung ke bawah,” ucap Kadisdik.
Lanjut Kadisdik, jika benar adanya mark-up dapodik atau manipulasi data, ya kok bisa masuk ke dapodik kemendikbud. Server di pusat seperti apa?
Kalo hal itu mudah dilakukan, maka hal ini bisa saja terjadi di seluruh wilayah indonesia, kalo tidak ada rambu-rambunya di sistem dapodik kemendikbud. 
Padahal di sistem yang ada, ketika salah satu klik kolom salah saja / ada ketidak cocokan data atau data ganda, secara otomatis data tersebut akan ditolak oleh sistem.
“Makanya ini harus betul-betul di telusuri letak salahnya dimana?karena kalau informasi dan temuan yang disampaikan itu benar, bahwa ada salah satu PKBM yang data dapodiknya mencapai 1000 Wajib Belajar tapi riilnya hanya 72 orang…ini sungguh luar biasa, dan diluar nalar, selama ini informasi dari bawahan saya terkait PKBM semua baik-baik saja,” ungkap Kadisdik.
“Berikan kami waktu, secepatnya akan kami panggil dan akan kami selesaikan secara kelembagaan, apapun itu rekomendasinya. Merinding saya dengan situasi PKBM dilapangan yang luar biasa seperti ini. Jika terbukti, maka nanti sambil kami adakan perbaiki sistem PKBM, mungkin untuk semester dua akan kami tahan dulu,” tukas Entis Sutisna.
Ditempat yang sama, Ketua LSM PASI Oman R Pribadi, meminta kepada kadisdik agar informasi dan temuan ini jangan di sia-siakan, harus segera ditindak lanjuti. Karena ini sudah nyata PKBM bukan bertujuan untuk membantu pemerintah menghilangkan buta huruf tapi orientasinya lebih kepada usaha yang mengambil keuntungan dengan mengkorupsi uang negara, uang rakyat.
“Ini adalah bentuk pembodohan yang nyata, seakan-akan mereka berbuat dan bertindak tidak ada orang atau hukum yang mengawasi. Saya yakini ini sudah lama terjadi dan sekarang saatnya bertindak, kami tidak punya kepentingan apa-apa, ini semua demi kebaikan bersama, jadi jangan ada yang menghalangi kami untuk melanjutkan kasus ini ke ranah hukum,  karena jelas perbuatan tersebut ada unsur pidananya,” tegas Oman.  (sto)

4 comments

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *