Proyek Renovasi Masjid Baitul Faidzin, Diduga Proyek Korupsi berjamaah !

CIBINONG — Terkait pembangunan ulang/renovasi Masjid Jami Baitul Faizin yang diduga tidak sesuai stek/bestek dan diduga kuat sarat aroma korupsi, Ormas Benteng Padjajaran yang dinakhodai Dulsamson Sambarnyawa,SH.MH telah membuat laporan resmi ke Kajari Cibinong yang dilayangkan per tanggal Rabu 16 Juni 2020 kemarin.

Melalui press realisnya yang diterima media ini dari sang Ketua umum, Dulsamson dengan tegas menyatakan bahwa proyek pembangunan renovasi masjid baitul faidzin diduga kuat merupakan Proyek Korupsi berjamaah, ujarnya.

Ket : Dulsamson Sambarnyawa (Ketua Umum Ormas Benteng Padjajaran)

Dul menambahkam sebagai anak bangsa yang bekerja sesuai UU no 17 tahun 2013 tentang peran serta organisasi sebagai sosial kontrol, sesuai amanat UU no 28 tahun 1999, sesuai amanat UU no 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi, sesuai amanat UU no 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi. Mendesak kejaksaan untuk usut tuntas kejanggalan pembangunan renovasi masjid Baitul Faidzin yang memakai uang Rakjat tersebut, jadikan hukum sebagai Panglima.

Berikut  isi Press release lengkap yang disampaikan Dulsamson Sambarnyawa (Ketua Umum Ormas Benteng Pajajaran).

Kepada Yth
Awak media online dan cetak ditempat

Bersama saya Doelsamson sambarnyawa SH MH Ketua Umum Benteng Padjajaran melaporkan ke kejaksaan terkait anggaran masjid Baitul Faidzin 27 milyard.
Diduga Pembangunan masjid Baitul Faidzin tidak sesuai stek/ bestek,
Sesuai olah TKP Investigasi Ormas Benteng Padjajaran banyak ditemukan kerusakan pada plafon masjid Baitul Faidzin, dan dinding masjid yang retak, bocor dimana mana, cat masjid Baitul Faidzin yang kusam, anak tangga tempat wudhu yang curam dan licin, tidak sesuai dengan nilai anggaran pembangunan renovasi masjid Baitul Faidzin, kami anak bangsa yang sedang bekerja sesuai amanat UU no 17 tahun 2013 tentang peran serta organisasi sebagai sosial kontrol, sesuai amanat UU no 28 tahun 1999, sesuai amanat UU no 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi, sesuai amanat UU no 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi, kami mendesak kejaksaan untuk usut tuntas kejanggalan pembangunan renovasi masjid Baitul Faidzin yang memakai uang Rakjat tersebut, jadikan hukum sebagai Panglima.

Entry point’ ;

1. Panggil dan Periksa kontraktor penyedia barang/ jasa
2. Konsultan pengawas
3. Konsultan perencanaan
4. Konsultan tehnik
5. PPK pejabat pembuat komitmen
6. Kadis PUPR sebagai pengguna anggaran/ PA
7. Panitia penerima hasil pekerjaan PPHL

Demikian disampaikan agar rekan rekan awak media online dan cetak mengawal laporan dari organisasi Benteng Padjajaran, terima kasih

Bogor 17 Juni 2020

Hormat saya,

Doelsamson sambarnyawa
Ketua Umum Benteng Padjajaran

(sto/red)

3 comments

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *