Lagi Oknum RT RW Diduga Sunat BLT Untuk Warga Miskin

KABUPATEN BANDUNG — Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa yang digulirkan berkenaan adanya Pandemi Covid -19 (Virus Corona) kepada Warga Miskin & Warga Miskin Baru (Misbar) di wilayah Desa Sumbersari Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung diduga dipotong oleh beberapa oknum RT dan RW.

Tak tanggung – tanggung jumlah pemotongan tersebut mencapai Rp. 200.000,- per KK (penerima manfaat). Dugaan pemotongan itu terjadi dengan cara diambil langsung di rumah warga miskin penerima bantuan, yakni pada pencairan BLT tahap 1 yang pembagiannya di H -1 Hari Raya Iedul Fitri 23/5/2020, juga pada pembagian seminggu setelah Hari Raya.

Keterangan : Kantor Desa Sumbersari (photo/dokTb)

Tim media tugasbangsa.news.com dalam investigasinya menemui atau mendatangi rumah salah satu Tokoh Masyarakat (Tokmas) [LO],   warga RW 11 Desa Sumbersari, senin pagi (8/6/2020)

Dimana sudah ada ditempat 2 orang Warga (Ibu-ibu) penerima bantuan (korban pemotongan bantuan) sudah menunggu siap menceritakan kronologis dan kesaksian langsung terkait pemotongan BLT yang dilakukan ketua RTnya.

Kepada media ini, ibu SKT (47 tahun), ibu DRHT (63 tahun), nama inisial (masih dirahasiakan)  Warga kedua RT yang berbeda tapi masih satu RW 11 Desa Sumbersari mengatakan, bahwa setelah menerima bantuan BLT sebesar Rp. 600.000,- dari Desa, Ketua RT pun mendatangi rumah kami, dan meminta uang 200 ribu dari uang cash 600 ribu bantuan yang diterima,” ungkap kedua korban.

Alasannya dia meminta uang 200 ribu itu untuk dibagikan lagi kepada warga yang belum mendapatkan bantuan, “Anggap saja sebagai simpanan,” ucap ibu SKT & DRHT menirukan apa yang diucapkan Ketua RTnya sewaktu pengambilan uang Potongan 200 tersebut dirumahny masing masing.

” Di RT kami ada 6 orang yang menerima bantuan, sama semua dipinta lagi sama pak RT sebesar Rp.200.000,”. Karena dipinta, yaa.. sayapun terpaksa kasihkan uang tersebut. warga lainpun sama, sisanya yang 400 ribu, ya itulah yang saya pergunakan untuk kebutuhan sehari hari kami,” kata kedua ibu tadi saling mengiyakan.

Hingga berita ini dibuat, menurut pengakuan korban, uang pemotongan Rp. 200.000 yang dipinta kepada warga tersebut, tidak jelas laporan penggunaannya, kepada siapa diberikannya?, dan untuk apa dipergunakannya? oleh Ketua RT.

Luar biasanya lagi prihal pemotongan bantuan itu diduga dilakukan oleh 4 oknum Ketua RT dalam lingkup satu RW, yakni RW 11.  Anehnya ketika warga yang didampingi Tokmas bertanya pada Ketua RW 11, spontan Ketua RW mengatakan, bahwa Ia tidak tahu menahu, malah menyarankan untuk menanyakan langsung ke pihak aparat Desa, terkesan Ketua RW 11 seolah tidak mau tahu.

Wajib diketahui, Presiden Jokowi jauh- jauh hari telah mengintruksikan, baik kepada Menteri, Gubernur dan  Bupati/Walikota hingga kepada Para Kepala Desa/Lurah diberbagai daerah. Agar bersama -sama mensukseskan Program Bantuan sosial dampak Pandemi Covid-19 yang bersumber dari keuangan negara.

Program Kebijakan Bantuan Pemerintah ini wajib sukses, lancar, aman dan tepat sasaran. Harapan besar Bapak Presiden agar Program Bantuan ini dapat mengurangi dampak Pandemi Covid-19 (Virus Corona) dan memulihkan ekonomi rakyat dan meningkatkan kembali daya beli masyarakat sebagai Solusi atas merebaknya Bencana Nasional Non Alam wabah Corona.

Sungguh Ironis bila Program Besar Perhatian Besar Pemerintah pada warga negara ini dikacaukan dan dihianati penumpang gelap ditingkat bawah (oknum RT & RW) ataupun pihak lainnya. Maka tak heran dalam hal ini para Pejabat Menteri maupun Pemerintah Daerah, TNI, Polri, Kejaksaan hingga KPK dari tingkat pusat maupun daerah, jauh jauh hari memperingatkan semua pihak agar tidak main main pada Program Bantuan ini, semua diawasi dengan ketat.

Tindakan Pidana dan Penjara siap menanti, eksekusi hukuman kepada setiap oknum pelanggar program besar ini. Tidak segan segan dan tidak tebang pilih, semua warga wajib Laporkan pada Kepolisian atau Instansi terkait bila ada pelanggaran Pidana atau Korupsi yang dilakukan oleh oknum oknum tertentu, dimanapun dan kapanpun. Bantuan harus sampai tidak boleh ada pemotongan sepeserpun pada warga penerima, sebab tidak ada dasar hukum yang mengatur pemotongan dengan dalih apapun. (Yudika/Kurniawan)

3 comments

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *