Polemik Surat Edaran THR Desa Cijujung, RW Suparman Angkat Bicara

Keterangan : Suparman Ketua RW 10 Desa Cijujung (photo/dok TB)

SUKARAJA — Surat edaran proposal THR yang disebar Pemdes Cijujung Kecamatan Sukaraja yang  menjadi viral karena diduga mengandung unsur pungutan liar (pungli) menuai polemik dan pro kontra.

Salah satu Ketua RW yang kebetulan diwilayahnya terdapat banyak perusahaan angkat bicara terkait prihal tersebut. Suparman selaku ketua RW 10 menyayangkan kejadian tersebut yang menyebabkan pemdes Cijujung menarik kembali surat edarannya.
Saat dijumpai wartawan media ini, Jumat (15/05/2020), Suparman mengatakan, hal tersebut sudah lazim dilakukan bertahun-tahun di desa Cijujung guna memberikan apresiasi kepada para perangkat desa, RT, RW dan tokoh masyarakat lainnya menjelang Hari Raya Idul Fitri, ujarnya.
“Kami selaku perangkat RW pada dasarnya berharap dengan penghimpunan dana dari para pelaku usaha di daerah kami yang dikoordinir melalui desa, paling  tidak akan sedikit membantu, yah paling tidak tradisi selama ini tetap berlanjut,” ujarnya.
Masih kata Suparman, selama ini kan setiap tahun jelang lebaran, RT RW dan para tokoh masyarakat ada lah THR buat mereka dalam bentuk sarung atau kopiah atau kue yang memang sumber dananya dari sumbangan para pengusaha/pelaku usaha. Dan pada dasarnya para pengusaha juga sudah paham dan tidak keberatan, imbuhnya.
Jadi saya mewakili para RT dan juga para RW berharap kegiatan tahunan itu tetap bisa berlanjut, dan tidak ada cara lain demi melaksanakannya ya dari permohonan bantuan dana ke perusahaan-perusahaan. Karena tidak mungkin dianggarkan dari anggaran yang ada di desa, atau dari kantong pribadi Kades, ucapnya.
“Bayangkan saja mas, di desa Cijujung itu ada 14 RW dan 82 RT belum guru ngaji dan lainnya, yang setiap tahun jelang lebaran mendapatkan THR dari desa. Nah kalo tahun ini ditiadakan bukankah akan menjadi hal yang aneh. Sementara dalam kondisi Pandemi Covid-19 ini, kegiatan bagi-bagi THR tersebut tentu akan sangat berarti dan membantu sekali, ungkap Suparman.
Seperti diketahui sebelumnya, surat edaran permohonan bantuan dana THR yang disebar oleh pemerintah desa Cijujung kepada para pelaku usaha tersebut, menjadi viral di kalangan media karena menyertakan kwitansi yang sudah ditentukan nominalnya. Sehingga terkesan ada penekanan.
Namun hal tersebut sudah dibantah oleh kades Cijujung Wahyu Ardianto, bahwa ia hanya mengikuti tradisi kades Sebelumnya, “penulisan nominal di kwitansi tersebut bukan bentuk penekanan, itu hanya acuan saja.  Itupun usulan dari perangkat yang saya setujui karena mengikuti kebiasaan yang selama ini sudah dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya, saya tidak terpikir kalo akan jadi ramai seperti ini,” tukas Wahyu.(sto)

One comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *