Di Duga Bangunan Tower(BTS) Tidak Mengantongi IMB

KAB. TANGERANG – Pembangunan Tower di jalan raya cadas Kukun Desa Kukun Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang, diduga tidak memiliki izin resmi dari dinas terkait namun bangunan Tower berdiri tegak lurus.

Saat investigasi Selasa (28/4/2020) ke lokasi pembangunan Tower salah seorang yang bekerja, namun disarankan langsung menghubungi seseorang yang bertanggung jawab terhadap pekerjaan dari pihak Perusahaan Tower bernama Ade.

Terpisah melalui telepon via whast’Up Ade saat dikonfirmasi terkait izin Mendirikan Bangunan (IMB).

“Iya bang maaf saya ditugasin untuk mengurus pembangunan Tower itu, jadi kalau saya posisi nya dari dipihak H Enjun dan pihak Perusahaan Base Trans Coiver station (BTS), itupun pihak perusahaan mempercayai kami agar bisa mengurus semua”, jelas Ade.

“Kita juga sudah sudah koordinasi dengan ormas BPKB, pemuda Pancasila, pihak kelurahan dan kecamatan termasuk koordinasi dengan babinsa dan babinkabtibmas setempat, berkaitan izin masyarakat sekitarpun sudah”, katanya.

Pembangunan Tower yang diduga belum memiliki ijin tersebut, Ade mengaku dirinya sebagai Lsm dan sebagai Media juga, bahkan ada dari informasi lainya diduga Ade juga seorang oknum anggota.

Selain pembangunan harus memiliki izin mendirikan menara dari instansi yang berwenang, pembangunan menara juga harus sesuai dengan standar baku tertentu untuk menjamin keamanan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara seperti ketinggian menara, struktur menara, rangka struktur menara, fondasi menara dan kekuatan angin

Menyikapi hal tersebut (28/04/2020) Wakil ketua Lsm AP3N (Aliansi Pemantau Pembangunan dan Pertanahan Nasional) Raja Kenza kepada Awak media.

“Ada prosedur standar dalam pembangunan menara telekomunikasi, jadi bukan serta merta dibangun, karena perizinannya melibatkan berbagai instansi. Bila pelaksana beralasan izinnya masih dalam proses sementara pembangunan masih dilakukan, itukan sama saja tidak berizin. Apabila ini tidak diindahkan, maka Pemkab Tangerang bertanggungjawab apabila dikemudian hari terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” jelas Raja.

Sementara pembangunan tower yang mendahului perizinan, ditambahkan Raja.

“Kalau memang sesuai prosedur, kenapa tidak menunggu sampai izinnya keluar baru pembangunan dilaksanakan. Apa dinas terkait tidak tahu atau tidak mau tahu. Baiknya hentikan dahulu pembangunan menara tersebut dan pihak Satpol PP memiliki kewajiban menghentikan bahkan merobohkan bangunan tidak berizin tersebut,” tegasnya.

Bahwa bangunan tower yang mulai berdiri di seputaran kukun dekat lampu merah kukun tersebut diduga tidak ada ijin bagunan alias bodong (ilegal)
Karena itu untuk spesipikasi terkait pendirian bangunan
Wajiblah ada plang papan IMB dan ijin lainya terkait bangunan BTS tersebut”, ujar Raja. (Hendrik)

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *