Perangi Corona, UPT Pemasyarakatan se-Bogor Raya Bebaskan 527 Narapidana

BOGOR — Sebagai langkah preventif pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas) Kemenkumham Republik Indonesia melakukan program Asimilasi dirumah dan pemberian hak integrasi yang meliputi Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Menjelang Bebas (CMB) dan Cuti Bersyarat (CB).

Program tersebut dilakukan berdasarkan pada peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 10 tahun 2020 dan keputusan menteri Hukum dan HAM RI No.M.HH-19 PK.01.04.04 tahun 2020 tentang pengeluaran dan pembebasan narapidana dan anak melalui Asimilasi dan Integrasi dalam rangka pencegahan penyebaran virus Covid-19 di rutan / lapas.
Insert : Koordinator UPT Pemasyarakatan se-Bogor Raya, Teguh Wibowo (Photo/Sto)

Kepala Divisi Pemasyarakatan (Kadiv Pas) Jawa Barat, Abdul Haris mengatakan bahwa, narapidana yang bisa mengikuti program tersebut adalah napi tindak pidana umum dan narkotika (non PP99) yang hukumannya dibawah 5 tahun dan sudah menjalani 2/3 masa tahanannya maksimal 31 Desember 2020, dan yang pasti berkelakuan baik serta aktip mengikuti program pembinaan ketika masih didalam lapas.

Dia juga menegaskan bahwa program tersebut tidak dipungut biaya alias gratis.
“Semua gratis, tidak ada biaya sama sekali. Laporkan kepada kami jika ada petugas nakal yang coba mencari keuntungan dari program ini, untuk kita tindak tegas sesuai arahan pak menteri,” ucapnya.
Insert : Ardian Nova Christiawan, Kalapas Klas IIA Cibinong. (Photo/sto)

Sementara itu Teguh Wibowo selaku Koordinator UPT Pemasyarakatan se-Bogor Raya dan juga Kalapas Paledang Kota Bogor, dalam konprensi pers nya yang digelar di Lapas Klas IIA Cibinong, Senin (20/04/2020) mengatakan, semua UPT Pemasyarakatan di Bogor Raya telah menjalankan program tersebut. Hingga saat ini kami telah membebaskan  sebanyak 527 orang narapidana untuk di asimilasikan dirumah mereka masing-masing.

Untuk mekanisme pengawasannya, dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas) dan rutan/lapas. Dan untuk memastikan mereka tetap berada dirumah selama menjalani asimilasi, kami juga telah berkoordinasi dengan pihak kepolisan dan kejaksaan dengan memberikan data narapidana yang sedang menjalani asimilasi tersebut, ungkap Teguh.
Terkait adanya kekhawatiran sebagian masyarakat bahwa para narapidana tersebut bakal berulah atau berbuat tindak kejahatan lagi, tentunya akan dilakukan tindakan tegas sesuai proses hukum yang berlaku, bukan hanya pembatalan Asimilasi/integrasi yang mereka terima, tapi juga mereka akan di proses lebih lanjut terkait tindakan kejahatan mereka yang baru, dan hukuman bisa jadi akan lebih diperberat lagi.
“Apabila terdapat WBP Asimilasi yang berulah, segera laporkan ke kami melalui website resmi lapas didaerahnya masing-masing, dan setiap laporan kami pastikan akan segera di tindak lanjuti. kami siap mendukung, menjalankan dan mengawasi program ini,” kata Teguh Wibowo. (Sto)

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *