Dewan Menganggap Bupati INKONSISTEN Dalam Upaya Pencegahan COVID-19

 

Maulana FahmiF, Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Bandung.

KABUPATEN BANDUNG — Bupati Bandung Dadang M Naser, Tidak setuju dengan langkahnya sendiri untuk melakukan peningkatan kewaspadaan risiko penularan virus Corona (COVID-19).

Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Bandung, Maulana Fahmi menuturkan, setelah surat edaran dikeluarkan pada Minggu 15 Maret 2020, Bupati Bandung memindahkan menggelar acara yang memuat banyak massa di Ciparay, Senin 16 Maret 2020.

“Sangat menyayangkan sekali. Sementara baru sehari dikeluarkan surat edaran untuk tidak menggelar atau mengembalikan acara yang melibatkan massa. Tidak mengindahkan surat edaran yang ditransferinya sendiri, ”kata Fahmi di Soreang, Selasa 17 Maret 2020.

Memang pada akhirnya kegiatan yang digelar di Ciparay ini sudah disetujui jauh hari. Akan tetapi, kata dia, sebagai kepala daerah yang meneken surat edaran tersebut, Bupati Bandung dianggapnya inkonsisten.

Seharusnya, katakanlah Fahmi, Bupati Bandung lebih suka dalam menentukan sikap dengan mendukung kegiatan tersebut. Dihasilkan, kata dia, bisa dijadikan contoh oleh masyarakat.

“Dia mengeluarkan surat edaran, tapi dia tidak menyelesaikan sendiri,” kata dia.

Komisi D, kata dia, akan segera melakukan evaluasi surat edaran tersebut. Komisi D juga akan menerbitkan surat edaran tersebut dari segi keefektivannya di beberapa poin. Baik tentang kegiatan yang melibatkan banyak orang atau siswa sekolah dan belajar dari rumah.

Sebelumnya, Fahmi juga sempat mengkritisi langkah Pemkab Bandung yang diperbarui lambat untuk menenangkan wabah COVID-19 menyebar di wilayah Kabupaten Bandung.

Menurut dia, pihaknya sebelumnya sudah meminta agar Pemkab Bandung melakukan respon cepat terhadap virus mewabahnya Corona yang saat itu belum terindikasi masuk di daerah Jawa Barat.

“Akhir Januari kemarin saya sendiri merilis imbauan dan mendorong agar Pemkab Bandung cepat tanggap tentang ini (wabah COVID-19). Salah satunya bentuk gabungan, ”kata Fahmi saat dihubungi Tim Liputan melalui telepon, Minggu 15 Maret 2020.

Saat didorong dihembuskan, kata Fahmi, Bupati Bandung menantang cuek. Bupati Bandung, katanya, malah lebih memilih melakukan langkah-langkah yang normatif saja.

Padahal, Fahmi sendiri sudah berkoordinasi dengan Kemenkes, Kemendikbud, dan kementerian lainnya untuk meminta Pemkab Bandung membentuk tim yang terdiri dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Tujuannya, kata dia, mencegah dan meluncurkan virus Corona menyebar ke wilayah Kabupaten Bandung.

Beberapa jam setelah itu pada Minggu 15 Maret 2020, secara resmi Bupati Bandung mengeluarkan surat edaran dengan Nomor: 443/730 / Umum yang telah ditandatanganinya.

Surat Edaran ini berisi 9 poin tentang peningkatan kewaspadaan Risiko Penularan Infeksi Corona (COVID-19). Surat edaran tersebut ditujukan kepada para staf ahli, para asisten, sekretariat DPRD, inspektur, para kepala perangkat daerah, para kepala badan, para kepala BUMD, para direktur RSUD, para kepala Puskesmas, para masyarakat, serta para Camat, Lurah dan Kepala Desa. (sum.notif). (Ydk/Krn/Hms)

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *