Dadang Kurnia (Dadung), Usulkan Pembentukan PMDK Tingkat Kecamatan dan Provinsi

KAB. BANDUNG — PTPN VIII Perkebunan Kertamanah Pangalengan Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, menggelar pertemuan penting bertema “Pemantapan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Kebun dan Gerakan Reboisasi dilahan kritis 116 Ha, dengan kemiringan 35° di lingkungan kebun Kertamanah, pada Sabtu 07/03/2020, pukul 09:00 WIB, bertempat di ruang Kantor Induk. Mengundang dan menghadirkan pihak-pihak penting terkait sebagai Narasumber, Para Undangan dan Peserta Pertemuan.

Secara khusus kru Awak Media Tugas Bangsa hadir langsung untuk meliput dan menginformasikan kepada khalayak baik tayang online maupun tertulis dikoran nantinya.

Ada hadir dalam Acara pertemuan diatas, pihak-pihak penting terkait. Hadir Dewan DPRD Prov. Jabar 2 dari Komisi V Dadang Kurnia S.ip.,M.Hum. (Dadung), Narasumber Hukum Penyidik Reskrimsus Polda Jabar (Sitompul), Ketua Pengurus Koperasi Petani Hortikultura Pangalengan (H. Iman). Penggiat LH (Lingkungan Hidup) PG. Rakgantang (Dadang Majid. Yudika Adjie. Moch. Shobirin). Pecinta Alam Tapak Kiara (Abah Kune. Deru. Deni Wahyuni), masing-masing lengkap dengan jajaran Pengurus & sebagian Anggota masing-masing.

Disepakatinya penanda tanganan kesefahaman/MoU antara Pihak Petani Hortikultura dan Pihak PTPN VIII Kertamanah. Solusi dalam mengatasi persoalan antara Masyarakat Petani dengan Perkebunan PTPN VIII Kertamanah wilayah Desa Margamukti Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat. Solusi terbaik segudang persoalan lama berkepanjangan dan belum adanya titik temu hingga saat berita ini dibuat.

H. Iman ketua Koperasi Petani Hortikultura mewakili missi para petani hortikultura Pangalengan, yang programnya gayung bersambut dengan Pihak Perkebunan dalam draft kesepakatan Program PMDK (Pemberdayaan Masyarakat Desa Kebun) yang tertuang dalam MoU.

“Mudah-mudahan kesefahaman ini merupakan harapan bersama sebagai bentuk kejelasan dalam kerjasama yang saling menguntungkan dan menjadi awal terjalinnya sinergi positif antara kami para petani dengan pihak Perkebunan PTPN VIII Kertamanah,” Ungkap dan Harapan H. Iman mewakili para Petani yang diwadahi Koperasi pimpinannya.

Manajer Perkebunan (Ir. Dedi Kusramdani) secara tegas dalam awal pertemuan mengatakan. ” masih terdapatnya banyak pelanggaran yg dilakukan para petani hortikultura/sayuran dan seringnya peringatan pihak Perkebunan diabaikan para petani, ” Ini menjadi permasalahan Internal kami yang wajib dibereskan, dan dengan diadakannya Program PMDK ini mudah mudahan menjadi solusi terbaik bagi semua” kata Dedi Kusramdani.

“Disamping itu juga, perlu diberitahukan, bahwa Kami juga telah membuat dan melaksanakan “Gerakan Penghijauan dan Reboisasi,” hal ini sebagai bukti, bahwa pihak Perkebunan peduli akan kemanfaatan lahan demi manfaat yg lebih besar, walau sebetulnya secara Perusahaan HGU itu rugi. Bagi kami menyerahkan izin menggarap lahan seluas 116 Ha dengan kemiringan 35° digarap pihak diluar PTPN untuk melaksanakan gerakan penghijauan dan reboisasi tanaman keras Non Profit”. Ungkapnya.

“Dalam hal ini, Komunitas Penggiat LH (Lingkungan Hidup) PG (Pemuda Generasi) RAKGANTANG yang diketuai Dadang Majid, dimana PG Rakgantanglah yang pertama kali merespon gerakan kami, ya Rakgantang, dimana Rakgantang setuju dan siap melaksanakan “Gerakan Penghijauan dan Reboisasi”, serta menyediakan benih pohon juga siap bersinergi dengan pihak pihak lainnya untuk kolaburasi dalam melaksanakan gerakan penghijauan bersama-sama walaupun NON PROFIT”. Imbuhnya

“Harapan kami pihak PTPN VIII Kertamanah, berharap PG Rakgantang ini menjadi Koordinator (Leading sektor) gerakan penghijauan dan reboisasi dilahan 116 Ha dengan kemiringan 35° tadi, dan kami tidak membuat Rakgantang ini sebagai Protektor bagi Perkebunan, tapi Rakgantanglah yang pertama kali merespon gerakan ini,” ungkap Dedi Kusramdani menjelaskan kepada seluruh hadirin pertemuan.

Sementara Sitompul penyidik Reskrimsus Polda Jabar, memaparkan,
“Berbicara lingkungan akan menjawab sebuah kebutuhan manusia, tidak akan terjawab kebutuhan itu, tanpa melalui proses panjang dan manfaatnya pula sangat banyak serta besar, panjang dan berkesinambungan untuk anak cucu kedepan.”

“Ketika ada kebijakan dari pimpinan untuk memberi tugas kepada kami, melakukan klarifikasi tentang apa yg pernah terjadi, memang kejadian itu adalah peringatan,” imbuhnya

“Pangalengan identik dengan pertanian dan sayuran yg melimpah, hasil panen pertanian yg bagus, identik juga dengan kesejahteraan dari petani itu sendiri.
Intinya, menginginkan lingkungan yg lestari, harus seimbang baik dengan daya dukungnya, maupun kebutuhan2 dari pendukung itu sendiri. Itulah Prinsip lingkungannya. Lingkungan yg seimbang tidak akan mendatangkan musibah, maupun malapetaka,” Ucapnya.

Sitompul menjelaskan pula,
“Lahan yg dikuasai PTPN adalah HGU resmi, lahan yg dikuasai tidak berdasarkan hukum adalah konflik, konflik yg tidak teratasi adalah malapetaka, Konflik ini harus diatasi, bila bisa diatasi berarti tujuan kesejahteraan masyarakat itu akan tercapai.”

“Maka pesan kami pada para petani, “ikutilah aturan yg berlaku. Secara hak perlakuan tanaman. Berpikirlah sedikit untuk lingkungan, jangan semata hijau semua saat musim menanam, tetapi saat musim kering nanti. Yg hijau menjadi gundul karena tidak melakukan palawija atau menanam tanaman berjangka panjang.”Petani harus ridho bila lahan dikemiringan tertentu untuk tidak ditanami tanaman berjangka pendek. Karena bila dilanggar keseimbangan dan kelestarian alam akan terganggu dan akan terjadi konflik.” pesan Sitompul dengan bijaknya.

Sementara Dewan Dadang Kurnia yang akrab dipanggil Dadung, menangkap sisi kacamata lain dari semua apa-apa yang dibicarakan dalam pertemuan. Dadung menangkap hal tersebut sebagai Aspirasi murni yang datang dari masyarakat Petani Pangalengan. Menambah kuatnya temuan Aspirasi yang sama seperti halnya Reses yang dilakukan di PTPN VIII Malabar dan titik tempat Reses lainnya.

Perlu diketahui bahwa
Dadung, sebagai Dewan mewakili masyarakat Kab. Bandung di DPRD Prov. Jabar dari Komisi V. Bidang Kesejahteraan. Memang asli sebagai Putra Daerah Pangalengan, dari kecil hingga besar hidup di wilayah pertanian/perkebunan Pangalengan, sangat paham betul dengan konflik permasalahan utama masyarakat di Pangalengan, juga orang tuanya asli Petani, Keterwakilannya Dadung ikut Konstelasi Caleg Provinsi dan terpilih jadi Dewan. Motivasi utamanya mau jadi Dewan sebab tahu betul konflik permasalahan Masyarakat Pangalengan yang hampir 80% mata pencaharian Penduduknya adalah bertani.

Dadung dalam kesempatan pembicaraan dalam Pertemuan kali ini mengkronologiskan Pangalengan sbb, “Dipangalengan jelas ada konflik, seperti permasalahan lahan dan tanaman antara para Petani dan Perkebunan, ini merupakan konflik berkepanjangan yang belum ada ujung penyelesaianya hingga kini. Dan pembicaraan permasalahan Pangalengan ini, bila ditinjau dari sudut asfek demografi, ekologi, sosial budaya, politik, ekonomi dan lainnya seperti hal berikut”

“Penduduk Pangalengan hingga kini menurut informasi data yang diperoleh, berjumlah 250 ribu lebih, 75% luas lahan di Pangalengan dikuasai Perkebunan. 15% lahan dikuasai Kapitalis & keturunan Penggarap lahan yang sudah menggarap lahan sejak dulu sebelumnya. Hanya 10% lahan milik digarap masyarakat Petani biasa. Sikon ini jelas akan menjadi konflik berkepanjangan. Dengan ada konflik ini pula dibutuhkan hadirnya Pemerintah sebagai pusat penentu kebijakan dan peraturan” ungkap Dadung.

“Masyarakat adalah bagian dari Negara. Bisa dikatakan ada Negara bila ada Pemerintah, ada wilayah dan ada masyarakat/Rakyat. Ketiga elemen tersebutlah syarat terbentuknya satu Negara”. Jelas Dadung

Lanjut Dadung, “Ingin menyelesaikan konflik di Pangalengan, walau banyak dilakukan menggelar pertemuan dan diskusi termasuk mendatangkan Program sekalipun. Tetap semua itu akan gagal tidak ada solusi penyelesaian konflik, sebab dengan banyaknya beda pendapat melibatkan orang banyak tanpa adanya persamaan persepsi inilah akan sia – sia saja.” jelas Dadung

“Hal utama yang dibutuhkan, bukanlah Program atau banyaknya diskusi yang dilakukan, tetapi membangun satu Lembaga. Lembaga inilah dimana ada Ketua, Sekretaris & Bendahara sebagai wakil dari anggota yang banyak, serta hadirnya Lembaga ini akan memudahkan Komunikasi dan Informasi sehingga perbedaan pendapat dapat diminimalisir dan akar permasalahan akan mudah dicari solusinya” Ucap Dadung mengungkapkan Analisa Solusinya.

Diakhir Pertemuan yang bisa dilaporkan Kru Media TB. Sodoran Dewan Dadung dinilai sangat pas dan sesuai dinilai oleh semua. Terjadinya MoU antara Pihak Petani dan Perkebunan dengan Istilahnya adanya Program Pembentukan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kebun (PMDK) yang diprakarsai oleh Pihak PTPN VIII Kebun Kertamanah dan Koperasi Petani Hortikultua Pangalengan.

Menjadikan moment awal lahirnya PMDK hingga Berencana Perlunya dibentuk “ASOSIASI PMDK” sebagai tindak lanjut, baik PMDK setingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota hingga Provinsi Jawa Barat. Hal ini menjadi PR Dewan Dadang Kurnia dalam menangkap Aspirasi murni yang datang dari masyarakat pada Resesnya, yang nanti semua hasilnya akan dibawa ke Rapat sebagai Usulan di DPRD Provinsi. Janji Dadung, meyakinkan semua.

(Yudika/Kurniawan)

One comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *