Camat Rancaekek Pimpin Pelaksanaan Monev Sebagai Fungsi Pembinaan

KABUPATEN BANDUNG — Pada Hari rabu 26/02/2020. Bertempat di Gedung Aula Rancaekek Kabupaten Bandung. Pemerintah Kecamatan Rancaekek melalui Tim Monitoring dan Evaluasi (Tim Monev) Pengelolaan Keuangan Dana Desa & ADPD (Anggaran Desa Pendapatan Desa), kembali melaksanakan monitoring dan evaluasi (Monev) yang mana kegiatan ini juga merupakan bagian penerapan fungsi Camat sebagai FUNGSI PEMBINAAN terhadap jalannya Pemeritahan Desa di wilayahnya.

Tim Monev yang dipimpin langsung oleh Camat Rancaekek (Baban Banjar), didampingi Kasi Pemerintahan dan Kasi Pemberdayaan. Dimana hadir pada kegiatan ini, Pendamping Desa (PD), Pendamping Lokal Desa(PLD), Para Kepala Desa, Badan Pemusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), dan Sekdes se-Kecamatan Rancaekek.

Ketika kru Tim Liputan mewancarai Camat Rancaekek terkait dengan maksud dan tujuan diadakannya Acara ini”, Baban Banjar mengatakan,
“Untuk lebih meningkatkan serta menguatkan kembali asas pengelolaan keuangan desa yang lebih efektif, efisien, partisipatif, dan akuntabel.,,”paparnya.

,” ini untuk memperbaiki dan meningkatkan peng adiministrasian yang lebih tertib dan transparan, sehingga masyarakat bisa ter informasikan tentang pengguanan dan pengelolaan keuangan desa secara baik dan benar, diharapkan hal ini bisa meminimalir timbulnya polimik di tengah-tengah warganya.,” imbuh pak Camat

Sementara itu, Kabid Pemdes DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa) Kabupaten Bandung, Rahmat mengatakan, “Mengelola Dana Desa harus baik, tepat sasaran, dan bisa memberdayakan masyarakat guna menurunkan angka kemiskinan. Sesuai dengan regulasi yang ada pada Permendagri no. 20 tahun 2018 tentang pengelolaan Keuangan Desa,” kata Rahmat menjelaskan.

Hal unik lebih lanjut ketika kru Media Tim liputan menanyakan perihal, apabila terjadi penyimpangan penggunaan dana desa? ,” Sanksinya hanya administrasi, kelebihan uangnya dikembalikan ke kas desa,,” jawabnya begitu enteng.

Hal berbeda sepengetahuan pengamatan Kru Media yang diketui dan dipelajari, “Sesuai peraturan apabila ada penyimpangan dan penyalahgunaan Dana Desa l, bukan semata hanya berhenti disanksi administrasi aja, tetapi perbuatan tersebut dapat juga dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“ UU 31/1999”) sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana ada ancaman pidana bagi orang yang menyalahgunakan wewenangnya yang berakibat dapat merugikan keuangan negara. Hal unik iniiah sebagai Comparative kejelasan sanksi bila ada penyimpangan tersebut.

Diakhir acara , ketika ditanyakan terkait hasil kunjungannya, Rahmat mengatakan,” Hasilnya ini masih dalam pemeriksaan dan penelitian lebih lanjut, ada 1 desa yang belum bisa hadir, tapi secara umum sudah cukup baik, dan ketika awak media meminta no telponya guna mendapatkan keterangan lebih lanjut, Rahmat menolaknya, lanjut berkata, “Untuk informasi lebih lanjut. Silahkan datang ke kantor kami,” kilahnya.

Sementara Kepala Desa Sukamanah, Dede Rahim yang juga ketua Apdesi (Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia) Kecamatan Rancaekek, tampak sangat apresiatif terhadap kegiatan ini. Dengan harapan kedepannya tiap-tiap Pemerintah Desa bisa lebih berbenah dan tranparan dalam pengelolaan keuangan desa.

Dede berharap banyak, agar peran serta fungsi media ikut serta mengawasi dan mengawal pengelolaan keuangan desa untuk arah yang lebih baik, effektif, effisien dan akuntable sesuai harapan yang disampaikan pak camat,” pungkasnya.

(Tim Liputan Biro Kab. Bandung)

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *