Pelatihan Konvensi Hak Anak Dan Model Sekolah Ramah Anak Oleh Dinas DP3AP2KB Kabupaten Bogor

BOGOR —Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2011, serta Peraturan Bupati Bogor Nomor 17 tahun 2013 tentang pelaksanaan kegiatan anak.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (DP3AP2KB) Kabupaten Bogor menggelar kegiatan Pelatihan Konvensi Anak dan Model Sekolah Ramah Anak Melalui Tenaga Pendidik Intuk Mewujudkan Kabupaten Bogor Layak Anak yang diselenggarakan di hotel Gerbera Jln Raya Cipayung Girang Kecamatan Megamendung selama dua hari yakni pada tanggal 12-13 Desember 2019.

Kegiatan yang bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tersebut menghadirkan narasumber dari Kementerian PP-PA RI, Ibu Elvi Hendrani, Kepala Bidang di DP3AP2KB Provinsi Jawa Barat, Ibu Inge Wahyuni, SKM, MPP, MT, dan Prof.Dr. Ikeu Tanziha Kepala Divisi Gender dan Anak Kesehatan dan Kemiskinan pada PKGA Institut Pertanian Bogor (IPB), serta undangan Bapak dan Ibu Guru perwakilan tiap-tiap sekolah tingkat Taman Kanak-kanak (TK), SD dan SMP se-kabupaten bogor.

Kepala DP3AP2KB Kabupaten Bogor Dra. Nurhayati, M.Si, dalam sambutannya mengatakan bahwa, “kegiatan ini merupakan kepedulian pemerintah daerah melalu dinas DP3AP2KB dalam upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak sehingga sekolah sebagai agen perubahan dan sebagai aspirasi suara pandangan anak untuk kepentingan terbaik bagi anak.
Juga dalam rangka membangun komunikasi yang baik antar anak dengan Pemerintah, Orang tua, Guru dan seluruh komponen warga sekolah, untuk mendukung terciptanya Sekolah Ramah Anak (SRA) yang : Bersih, Aman, Ramah, Indah, Sehat, Asri dan Nyaman,” Papar Bu Kadis.

Sejalan dengan perkembangan dari berbagai kehidupan yang terjadi, selama ini sekolah sebagai identitas selalu menghadapi kerentanan yang berasal dari internal maupun eksternal, data menunjukkan anak-anak yang terjebak dalam Narkoba, Pelaku kekerasan, Pornografi, Anak Jalanan, yang akhirnya berurusan dengan hukum, sebagian besar berasal dari keluarga-keluarga yang rentan dan pola asuh yang salah.

“Mungkin secara ekonomi mereka tercukupi, tetapi pemenuhan kebutuhan kasih sayang orang tua dan pola pengasuhan yang baik sangat kurang, sehingga banyak anak menjadi kering jiwanya,” imbuh Nurhayati.

Maka daripada itu untuk mencegah dan mengurangi kejahatan terhadap anak beberapa program telah dilaksanakan oleh dinas DP3AP2KB antara lain : Jumbara Anak, Penguatan Forum Anak Daerah, Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Pada Anak, dan Pengembangan Kabupaten Layak Anak.

“Menjadi tugas kita bersama dan seluruh komponen warga sekolah untuk bersama-sama menjembatani kepentingan terbaik bagi anak, sehingga tenaga pendidik sebagai media komunikasi antara anak,orang tua, pemerintah dan masyarakat untuk mewujudkan Kabupaten Bogor Kabupaten Layak Anak (KLA),” pungkas Bu kadis.

Sementara itu Kepala Seksi (Kasi) Kesejahteraan Perlindunagan Anak (KPA) Dinas DP3AP2KB Kabupaten Bogor, A. Suhaemi dalam keterangannya menyebutkan tujuan KHA dan KLA ini adalah dalam rangka pemenuhan hak-hak anak dan memberikan ruang kepada anak untuk berpartisipasi dalam penyampaian pendapat serta agar anak Mendapatkan rasa aman dan nyaman dalam lingkungan keseharian nya.

“Dengan jumlah penduduk usia anak (dibawah 18tahun) di kabupaten bogor yang cukup tinggi yaitu sekitar 2.104.076 jiwa (36,81 %) dari keseluruhan penduduk sebanyak 5.715.009 jiwa, yang tersebar di 40 Kecamatan, 418 Desa dan 17 Kelurahan.
Dan kondisi geografis kabupaten bogor yang berbatasan dengan ibukota Jakarta, mengakibatkan pengaruh kehidupan metropolitan dengan mudah masuk yang bisa berdampak pada tumbuh kembang anak secara signifikan,” Imbuh Suhaemi.

Hal tersebut memicu beberapa permasalahan pada anak dalam KLA antara lain :
1. Pemenuhan hak sipil bagi anak
(jumlah anak yang belum memiliki akte dan kartu identitas anak).

2. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan (anak yang tidak diasuh oleh keluarganya, anak jalanan dan anak terlantar)

3. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan
( Balita Gizi buruk, kematian pada bayi, dan Stunting)

4. Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya,
(Angka putus sekolah, angka buta huruf)

5. Perlindungan khusus, (anak yang berhadapan dengan hukum, anak korban kekerasan, eksploitasi anak, dan trefiking).

“Harapannya dengan kegiatan pelatihan KHA dan KLA ini dapat kami sampaikan, semoga bisa memberikan dampak terhadap percepatan pembangunan kabupaten bogor yang lebih maju dan layak anak, serta dalam rangka mendukung program Pancakarsa Bupati Bogor,” ujar Suhaemi. (Sto)

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *