Dapat Penolakan, Jokowi Tetap Naikan Iuran BPJS

BOGOR — Presiden Jokowi sudah teken Perpres No 75/2019 yang isinya menyetujui kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

Padahal masyarakat udah kompak menolak.

Melalui petisi ini, 50 ribu lebih orang meminta Pemerintah untuk nggak naikin iuran BPJS. Ini kata masyarakat yang menolak.

“Cerita yg dialami pak Kosim sama dengan saya, bahkan saya dan istri dan kedua anak kami sampai saat ini belum pernah menggunakan layanan BPJS. Walaupun kadang telat tapi kami selalu membayar, eh sekarang malah mau naik. Stop bebankan soal “Salah Urus” ini ke rakyat,” kata Marselus Gabriel Korohama

“BPJS, tolak naik, jgn misi kemanusiaan dijadikan ladang Bisnis, klo defisit, benahi sistem nya, benahi SDM nya, audit keuangan nya, review sistem, perbaiki”, Jimmi Hartono.

“Kami butuh sehat tapi kami juga butuh makan. ngomongin defisit bpjs, lalu anggaran yg dari depkes dipake apaan?menurut saya untuk saat ini anggaran tersebut baiknya dipake nutup defisit bpjs”, Asep kustolani.

Nggak hanya petisi online, penolakan juga disuarakan lewat aksi 150 ribu buruh se-Jabodetabek di depan kantor DPR RI 2 Oktober lalu. Bahkan buruh yang tergabung di KSPI (Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) juga melakukan aksi tolak kenaikan BPJS di 10 provinsi.

Komisi IX dan Komisi XI DPR periode lalu sebenarnya menolak usulan pemerintah menaikkan iuran premi BPJS Kesehatan yang 2 kali lipat melalui rapat kerja gabungan.

Banyaknya penolakan ternyata tidak digubris sama sekali. Apakah Presiden tidak mendengar suara kita lagi?

Padahal BPKP telah menyampaikan rekomendasi berdasar pada audit untuk selesaikan masalah defisit BPJS. Seharusnya dilakukan perbaikan pengelolaan yang meliputi aspek kepesertaan dan penerimaan iuran, biaya manfaat jaminan kesehatan, dan strategic purchasing. Jadi seharusnya solusinya bukan menaikkan iuran peserta.

Dengan kata lain, menaikkan iuran gak akan serta merta menyelesaikan masalah defisit BPJS.

Perpres 75/2019 memang jadi kado buruk di awal pemerintahan baru Jokowi. Karenanya, kita harus mengingatkan pak Jokowi untuk menyelesaikan masalah di BPJS dari akar-akarnya dan segera membatalkan Perpres 75 tahun 2019.

Jika Perpres direvisi maka iuran BPJS Kesehatan tidak jadi naik. Biaya berobat tidak akan mahal lagi. Sebarkan terus petisi ini ke teman-temanmu ya.

Salam,

Heri Irawan

Deputi Direktur Advokasi dan Relawan Jamkeswatch Indonesia.

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *