Proyek Dana Desa Di Desa Nengkelan, Belum Tiga Bulan Jalan Rabat Beton Sudah Rusak

Kab. Bandung — Proyek pembangunan Jalan Rabat beton, dengan spesifikasi Panjang 350 M x Lebar 3 M X Tebal 15 Cm di Kampung Ciburuy Desa Nengkelan Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung, mulai menjadi sorotan berbagai kalangan masyarakat. Pasalnya proyek jalan yang dibawah pendampingan Kejaksaan Negeri Dan Polres Bandung tersebut belum berusia satu tahun bangunan jalan sudah rusak , kerikil dan berdebu,

Padahal, jalan yang dibiayai Dana Desa (DD) Tahap dua tahun 2019 sebesar Rp 300 juta tersebut, baru selesai dibangun ahir bulan september tahun 2019 lalu, hanya dilalui pejalan kaki dan sepeda motor tapi sudah hancur pecah, terkelupas, dan batu kerikil pun udah nampak dan berdebu,

kondisi bangunan jalan rabat beton di Desa Nengkelan , dibangun pada bulan agustus tahun 2019 dengan Dana Desa Tahap dua 2019 sebesar Rp 300 juta, baru seumur jagung sudah hancur, Poto ; Kurniawan

Wandi Rudiana Sekjend DPP LSM LTP (Laskar Tahta Padjajaran) , ia mengatakan, kami mendapat laporan dari masyarakat, bahwa bangunan jalan di desa Nengkelan belum satu tahun sudah hancur.

“Setelah kami cek kelapangan, memang benar kondisi jalan tersebut sudah rusak parah. Kerusakan tersebut diduga akibat dikerjakan tidak sesuai Rencana anggaran belanja (RAB) dan proyek dikerjakan secara asal-asalan, tidak memperhatikan mutu dan kuwalitas hinga tidak lama fi rasakan manfaat nya oleh masyarakat akibatnya jalan tidak bisa berfungsi secara maksimal. Hal ini jelas merugikan masyarakat.” Kata Wandi ” Senin (21/10/2019)

Menurut Wandi , kabar yang beredar hampir semua proyek fisik dari DD maupun Alokasi dana desa (ADD) di wilayah kecamatan Ciwidey, banyak yang dikerjakan oleh pihak ketiga (rekanan) atau diborongkan. Bagi kontraktor (pihak ketiga) yang ingin mengerjakan proyek DD biasanya dimintai uang komitmen fee, yang besarnya antara 15 % – 20 % dari nilai proyek.

“Itu bukan rahasia umum lagi, sekarang terbukti, proyek-proyek fisik DD di Kecamatan Ciwidey banyak yang cepat rusak. Kami berharap aparat penegak hukum, segera bertindak, jangan menunggu masyarakat atau Lsm melaporkan secara resmi.” Tegas Wandi

Kasus jalan desa Nengkelan, harus diusut secara hukum , jangan diselesaikan secara kekeluargaan. Presiden Jokowi, dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, selalu berkoar-koar mengatakan kalau ada kepala desa atau perangkat desa bermain-main dengan dana desa, maka pecat. itu prinsipnya.

“Tapi pernyataan Presiden dan Mendagri tersebut, pada pelaksanaanya di Kabupaten Bandung, berbanding terbalik, bagaikan langit dan bumi. Banyak yang tidak diusut secara hukum. Pemerintah desa cuma dihukum disuruh memperbaiki dengan uang pribadi. Ini faktanya dilapangan.” Terang Wandi

“Kalau penyimpangan DD ini selalu dibiarkan, tanpa proses hukum, jangan harap DD ini akan mengurangi angka kemiskinan di Bandung Oleh Karena itu, kami (Lsm LTP ) mendesak, agar aparat penegak hukum di Kabupaten Bandung segera memanggil dan memeriksa Pj Kades Nengkelan dan Tim pengelola kegiatan (TPK) DD Nengkelan , bila perlu Camat Ciwidey juga ikut diperiksa. Sebab Camat selaku Pembina juga harus bertangung jawab terhadap masalah ini dan semua yang ada di wilyah nya, Ujarnya. (Kurniawan.T)

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *