FKBR Dan Setara Institute Kecam Dan Kutuk Aksi Terorisme

 

KEMANG — Aksi teror yang dilakukan kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Republik Indonesia, Wiranto, oleh terduga teroris berinisial SA alias Abu Rara dan istrinya FA pada 10 Oktober 2019 lalu, mendapat kecaman dari berbagai pihak.

Salah satunya dilontarkan Ketua Forum Kebangsaan Bogor Raya (FKBR) Kyai Ahmad Suhadi. Menurutnya, FKBR mengecam dan mengutuk keras adanya aksi terorisme tersebut. “Kami meminta danendukung agar Kepolisian Republik Indonesia menindak tegas semua pelaku terorisme.” Cetus Ahmad Suhadi melalui keterangan pers yang dikirim ke media ini.

Hal senada dilontarkan Direktur Eksekutif Setara Institute Ismail Hasani. Dia menegaskan, Setara Institute mengutuk segala bentuk terorisme dan ekstremisme kekerasan (violent extremism) serta penggunaan doktrin ideologis apapun untuk mengganggu dan merusak tatanan hidup bersama bangsa dan negara. “Terorisme merupakan ancaman nyata. Oleh karena itu, pemerintah harus selalu menyiagakan dan memobilisasi sumber daya yang memadai untuk mencegah dan menangani ekspresi puncak ekstremisme kekerasan tersebut, demi menjaga dan melindungi keselamatan seluruh warga negara,” papar Ismail Hasani.

Meskipun demikian, sambungnya, pencegahan terorisme menuntut pemerintah untuk memiliki formula yang presisi, holistik dan berkelanjutan dalam kerangka HAM dan demokrasi. “Pemerintah harus fokus pada hulu terorisme dan mempersempit enabling environment yang mempercepat inkubasi terorisme,” jelas dosen hukum tata negara UIN Syarif Hidayatulloh ini.

Dia menambahkan, Setara Institute berpandangan, serangan terhadap Menko Polhukam harus dibaca sebagai serangan terhadap negara, yang menimbulkan efek berlapis dan memperpanjang usia keresahan di tengah masyarakat. Oleh karena itu, aparat keamanan mesti meningkatkan kewaspadaan dengan mengantisipasi konsolidasi sel-sel tidur dan aksi teror yang memanfaatkan berbagai momentum politik nasional. “Tetapi, antisipasi ini dilakukan dengan tidak melakukan generalisasi termasuk penggunaan isu intoleransi dan radikalisme sebagai alat penundukkan gerakan sipil yang melakukan koreksi atas sejumlah kekeliruan kebijakan sejumlah elemen negara,” imbuhnya.

Ismail Hasani menegaskan, terorisme dan segala bentuk ekstremisme kekerasan merupakan musuh bersama seluruh bangsa dan umat manusia. Oleh karena itu, pencegahan dan penanganannya tidak cukup mengandalkan kelembagaan dan sumber daya negara. Menurutnya, negara memang harus menjadi agensi utama dalam pencegahan ekstremisme kekerasan. “Namun demikian, dibutuhkan juga partisipasi dan keterlibatan warga, khususnya dalam pencegahannya, sehingga akan terbangun perlawanan semesta terhadap terorisme,” ujarnya.

Dia menambahkan, agenda penguatan ketahanan warga (resilience) adalah kebutuhan untuk membentengi warga dari paparan dan intrusi gerakan dan narasi antikebinekaan dan Pancasila. Dalam konteks itu, masih kata Ismail Hasani, pendidikan kebinekaan dan tata kelola yang inklusif harus digalakkan, agar seluruh anak bangsa dapat hidup bersama secara damai di tengah aneka perbedaan. “Di samping itu, promosi toleransi mesti menjadi agenda kolektif yang berkelanjutan. Oleh karena itu merebaknya intoleransi dan radikalisme harus ditangani sejak dini. Ingat, intoleransi merupakan anak tangga pertama menuju terorisme.” Pungkasnya. (rie)

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *