Resmi Dilantik, Ketua DPRD Kabupaten Bogor Yang Baru Inginkan Sinergitas Yang Baik Legislatif dan Executive

Cibinong — Politisi Partai Gerindra dari Daerah Pemilihan (Dapil I ) Rudy Susmanto hari ini resmi dilantik menjadi Ketua DPRD Kabupaten Bogor periode 2019-2024. Bersama tiga Wakil Ketua DPRD lainnya yakni Agus Salim, Wawan Haikal Kurdi dan M Romli, keempatnya diambil sumpahnya di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Bogor, Cibinong, Senin (23/9/2019).
Kepada tugasbangsanews.com Rudy Susmanto menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada warga masyarakat bogor atas terpilihnya dirinya menjadi anggota legislatif pada Pileg lalu dan terima kasih juga atas penunjukan dirinya oleh partai Gerindra untuk menduduki kursi ketua DPRD Kabupaten Bogor. 
Photo : Rudy Susmanto (Ketua DPRD Kabupaten Bogor) Priode 2019 – 2024

Secara tupoksi Legislatif adalah mitra Executive dalam merancang aturan perundang-undangan, jadi kedepan kami ingin pastikan UU atau Perda yang dibuat betul-betul sesuai dengan kepentingan masyarakat bogor, ucap Rudy. Dan terkait pungsi pengawasan anggaran, harus benar-benar dipakai dan dalam mengkaji segala hal terkait anggaran (APBD) Kabupaten Bogor, tentunya implementasinya haruslah tepat sasaran.

Lebih lanjut Rudy menyampaikan terkait program jangka pendeknya sebagai ketua DPRD, “Dalam waktu dekat ini sudah ada 6 Raperda yang merupakan produk Dewan sebelumnya yang menunggu dan harus kita bahas.

Namun Karena hari ini baru hari pertama saya dilantik  secara definitif kemungkinan saya akan membangun komunikasi  yang baik dulu antara  para wakil ketua, anggota, dan fraksi- fraksi di DPRD yang ada,”  terang Rudy, saat diwawancarai langsung di ruang Ketua DPRD Kabupaten Bogor usai pelantikan. 

“Dalam satu minggu ke depan sesuai amanat PP 12 tahun 2012 harus membentuk Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Targetnya oktober 2019 ini bisa rampung, sehingga pembahasan APBD tahun 2020  bisa di segerakan,” Imbuh Rudy.

Menyikapi terkait APBD Kabupaten Bogor yang setiap tahun anggaran terjadi SILPA, Ketua DPRD yang baru di lantik ini mengatakan, menurutnya kuncinya cuma satu, yakni Legislatif dan Excecutive seyogyanya bisa bersinergi dengan baik, “fungsi nya untuk apa kalau kita bersinergi.? Tentu DRPD sebagai yang mengesahkan APBD, Executive selaku kuasa pengguna anggarannya.
“Masyarakat  pada dasarnya butuh pembangunan infrastruktur dan lain sebagainya, kalau sampai silpa, kendalanya dimana.? kalau kita bermitra dan bersinergi dengan baik, tentunya kejadian SILPA tersebut bisa di miminalisir syukur-syukur bisa dihilangkan,” ujar Rudy.
Terkait kepemimpinan pemerintahan yang sekarang dipimpin Bupati Ade yasin, Rudy menyatakan, “tentunya kami sebagai wakil rakyat akan berusaha menjalankan fungsi kontrol kami, jika ada kebijakan yang baik akan kita dukung namun jika ada kebijakan yang sekiranya kurang tepat tentunya kita juga akan kritisi. Tukas Rudy. (Santo)

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *