Ineu Purwadewi: Pembentukan Provinsi Baru Rawan Perpecahan

Bandung — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari mengingatkan wacana pembentukan provinsi baru, Bogor Raya rawan perpecahan di wilayah.

Hingga kini pihaknya belum menerima usulan wacana pembentukan provinsi baru, Provinsi Bogor Raya.

“Terkait hal itu belum ada masukan ke kita, apalagi masukan secara resmi. Usulan pembentukan provinsi baru, saya malah berharap dan ingin Provinsi Jabar tetap satu,” kata Ineu Purwadewi Sundari, ketika dihubungi melalui telepon, Rabu (21/8).

Secara pribadi, kata Ineu, Bogor harus tetap masuk dalam Provinsi Jabar karena Provinsi Jabar selama ini diwakili oleh tiga entitas yakni wilayah Cirebon, wilayah Priangan, dan wilayah Bogor.

Ineu menuturkan, terkait kewilayahan saat ini yang menjadi sorotan adalah terkait moratorium Derah Otonom Baru (DOB) atau pemekaran wilayah di Provinsi Jabar yakni Garut Selatan, Bogor dan Sukabumi.

“Kemarin itu ada pandangan lebih kepada pemekaran kabupaten/kota di Jabar bukan pemekaran provinsi,” kata dia.

Dia mengatakan, idealnya Jawa Barat memiliki 38 hingga 40 kabupaten dan kota supaya pembangunan dan pelayanan publik lebih terjangkau ke masyarakat.

DPRD Jabar, kata Ineu, selalu mendorong upaya pemekaran daerah tingkat dua tersebut di Jawa Barat.

“Namun, karena ada moratorium DOB dari pemerintah pusat, belum lanjut proses di pusatnya. Tapi di tingkat pemerintah provinsinya sudah selesai yang tiga calon DOB ini,” kata Ineu.

Menurut dia, banyak aspirasi masyarakat yang menginginkan memekarkan wilayahnya supaya bisa lebih maju dan layanan publik lebih terjangkau. Hanya saja, syarat pemekaran wilayah ini tidaklah mudah.

“Tidak mudah membentuk provinsi baru karena ada persyaratan dengan mekanisme dan persyaratan dan DPRD Jabar hingga kini belum ada yang menyampaikan usulan secara resmi,” katanya.

Ia mengatakan, pemekaran DOB kota dan kabupaten masih memungkinkan ketimbang pembentukan provinsi baru.

“Jangan sampai pemerintah pusat dan provinsi saja yang menindaklanjuti usulan pemekaran wilayah,” tandasnya.

“Diperlukan ada pemikiran bersama terkait persyaratannya, misalkan mengenai kemampuan pendapatan daerahnya dan rencana matang setelah pembentukan DOB,” kata dia. (H Deden)

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *