Rapat Paripurna RAPBD DPRD Kabupaten Pesibar Diwarnai Aksi Nota Protes

Kabupaten Pesibar |Provinsi Lampung —  DPRD Pesisir Barat menyampaikan Nota Protes  terhadap tindakan yang sangat memalukan dan mencederai demokrasi yang dilakukan oleh oknum Kabag protokoler Suryadi pada Rapat Paripurna Persetujuan RAPBD P Selasa , ( 6 /8 / 2019 ).


Adapun tindakan yang  dianggap tidak patut dilakukan oleh oknum Kabag Protokol tersebut adalah tindakan agitasi, intimidasi dan provokasi yang dilakukan di ruang sidang sebagai simbol kedaulatan rakyat Pesisir Barat terhadap salah satu anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat Martin Sofian,S.Kom Fraksi Gerindra-PKS.
Adapun kronologis peristiwa tersebut adalah dalam rapat paripurna Martin sebagai Juru bicara Badan Anggaran menyampaikan Laporan Badan Anggaran DPRD Pesisir Barat terkait pembahasan RAPBD P 2019, saat itu saudara Martin juga menyinggung tentang kekeliruan yang dilakukan oleh protokol dan humas Bupati terhadap beberapa even resmi di pesisir barat, antara lain penghargaan terhadap para sai batin, dimana pada Harganas beberapa waktu yang lalu pemangku adat tidak dihargai mulai dari penempatan, penyambutan, hidangan dll. Pdahal Sai batin merupakan simbol Kabupaten pesisir Barat. Dilokasi pun sudah dilakukan protes namun tidak digubris.
Selanjutnya saudara Martin juga menyinggung tentang ketidak profesionalan Lembaga Pemerintah Daerah terhadap para anggota DPRD yang dari sisi surat undangan saja sudah sangat keliru yaitu banyak nama anggota DPRD yang sudah tidak aktif lagi bahkan sudah meninggal dunia masih diundang. Oknum tersebut langsung menghampiri martin dan tidak terima dikritik dan menciptakan keributan.

Oleh sebab itu DPRD Pesisir Barat menyampaikan :
1. Bahwa  Saudara Martin Sofian saat menyampaikan Laporan Hasil Pembahasan Badan Anggaran DPRD adalah bertindak untuk dan atas nama sebuah Lembaga  bukan Fraksi atau Pribadi yang dijamin oleh konstitusi.
2. Meminta kepada Bupati untuk mengevaluasi para penyelenggara OPD Pemda Pesisir Barat khususnya dalam peristiwa memalukan tersebut.
3. Meminta kepada Saudara Suryadi untuk menyampaikan permohonan maaf kepada lembaga DPRD Kabupaten Pesisir Barat secara tertulis.
4. Nota protes ini disampaikan sebagai bentuk soliditas pemerintahan sesuai yg di amanahkan UU 23 Th 2014 tentang pemerintah daerah agar dan hubungan antar 2 lembaga ini tetap terjaga serta adanya ada keterbukaan informasi yang bisa dikses oleh media massa atau LSM lainnya dan masyarakat pd umum
5. Jika permohonan ini tidak diindahkan, maka akan melibatkan pihak lain untuk mempelajarinya dan untuk ditindaklanjuti sebagaimana  mestinya
6. Nota protes ini disampaikan untuk menjaga keharmonisan antar lembaga Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesisir Barat dan demi menjaga marwah Lembaga Perwakilan Rakyat Pesisir Barat dan perbuatan memalukan ini tidak terulang kembali. ( dr / tim )

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *